RAKYATKU.COM, MAKASSAR - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Gubernur Sulsel atas pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Kamis (14/11/2019).
Kali ini, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang didaulat untuk menyampaikan jawaban Gubernur Sulsel itu.
Dari sejumlah item yang diusulkan fraksi di DPRD Sulsel, salah satu item yang disetujui oleh Pemprov Sulsel adalah pembangunan Jalan Lingkar Toraja. Jalan lingkar ini akan menghubungkan tempat-tempat wisata di Toraja dan Toraja Utara.
Item ini sebelumnya diusulkan oleh Fraksi Partai Golkar. Alasannya, pembangunan akses jalan menuju pusat wisata Toraja harus mendapatkan perhatian serius, sama halnya jalan ke wisata ke Bira di Bulukumba dan Selayar.
"Puji syukur, Gubernur Sulsel telah menyetujui pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Toraja untuk tahun anggaran 2020, sisa tunggu data perencanaan dan dikawal anggaran sehingga Toraja jadi destinasi wisata. Akses jalan harus bagus ke tempat wisata karena kedepan Sulsel akan menjadi penyangga ibukota negara di Kaltim," ungkap Ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rende Mangontan.
Menurut JRM, akronim panggilan akrabnya, pembangunan ibu kota baru di Kaltim yang sedang berlangsung harus seiring dengan pembenahan infrastruktur di Sulsel sebagai daerah penyangga.
Pembangunan Jalan Lingkar Toraja ini, kata JRM, sejalan dgn konsep Nawa Cita Presiden RI, Jokowi, yakni membangun dari desa ke kota. Jalan Lingkar Toraja ini memiliki panjang ruas efektif 335 kilometer dan dapat dirasakan oleh 6 kabupaten yakni Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Mamasa, Pinrang dan Enrekang.
"Pembangunan jalan lingkar ini sejalan dengan konsep Nawa Cita Pak Presiden. Sehingga rasa keadilan masyarakat pedesaan merasakan dampak pembangunan yang sudah lama dinantikan. Selain itu akan membuka pertumbuhan ekonomi baru baik dari pertanian, perkebunan dan juga potensi wisata baru. Jika akses ke daerah destinasi wisata bagus, pasti makin dilirik wisatawan. Ini akan memicu nantinya pertumbuhan ekonomi di Sulsel," beber legislator Golkar Sulsel itu.
Sekadar diketahui, setelah melakukan paripurna soal nota keuangan dan Ranperda tentang APBD tahun 2020, Komisi D DPRD Sulsel akan berangkat ke Jakarta guna melakukan koordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi V. Dalam kunjungan yang akan dilakukan pekan depan itu, DPRD Sulsel juga akan melakukan orientasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Setalah paripurna ini kami di Komisi D akan berangkat ke Jakarta melakukan koordinasi dengan komisi V DPR RI. Memohon dukungan kebijakan untuk percepatan pembangunan agar Sulsel benar-benar siap jadi provinsi penyangga ibu kota baru di Kaltim," demikian JRM.
