RAKYATKU.COM, WAJO - Anggota DPRD Wajo, Elfrianto menyebut bencana banjir yang melanda Kabupaten Wajo dan Luwu harus menjadi pelajaran untuk mencegah kejadian yang sama ke depannya.
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
Ia menyebut Wajo dan Luwu hanya menerima dampak karena di hulu hutan di gunung gundul karena dilakukan penebangan pohon untuk pembukaan perkebunan, pemakaian kayu dan tambang.
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
“Kondisi hutan di Wajo terus menyusut setiap tahun. Ini yang kemudian menjadi pemicu mudah terjadi banjir bila hujan lebat melanda,” ujar Elfrianto pada Rabu (8/5/2025).
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
Baca Juga : DPRD Mamuju Pelajari Strategi Penyertaan Modal Bank Sulselbar di Wajo
Ia menyebut, yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan dan penegakan regulasi. Pemerintah Sulsel melakukan koordinasi lintas pemerintah kabupaten untuk melakukan rehabilitasi hutan, normalisasi sungai dan sanksi perusahaan/oknum yang melakukan penebangan liar dan tambang.
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
"Maka dari itu pemerintah dan seluruh stakeholder harus memikirkan dan ada tindakan kongkrit ke depan bagaimana cara mencegah Banjir yang terjadi di Sulsel," tambah Elfrianto.
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
Politisi dari PAN ini menyebut, khusus Kecamatan Keera dan Pitumpanua harus standby di Siwa Pitumpanua tim SAR/Damkar yang di Traning sekitar 6 orang dan 3 perahu karet dan mesin tempel. Bukan hanya menangani banjir tapi juga untuk masyarakat yang tenggelam di sungai, nelayan di laut, masyarakat yang tenggelam kalau rekreasi dan kecelakaan di pelabuhan penyebrangan
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
Baca Juga : Pansus I DPRD Wajo Pembahas Perubahan Perda Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
"Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana," beber Elfrianto
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
Dikatakan, hampir setiap tahun banjir terjadi di Wajo bagian utara (Keera dan Pitumpanua). 2015 Fiber tenggelam di laut penyebrangan pelabuhan siwa dan Tobaku menelan ratusan jiwa, 2019 Siswa dan masyarakat tenggelam meninggal di pelabuhan Bangsalae siwa, 2022 Nelayan 2 orang tenggelam sampai sekarang mayat tidak ditemukan dan 2023 seorang anak tenggelam di Sungai dan meninggal. Semuanya penanganan terlambat karena menunggu tim SAR dan perahu karet dari Sengkang dan kabupaten tetangga.
Baca Juga : DPRD Wajo Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekomendasi LKPJ
Baca Juga : Pansus II DPRD Wajo Bahas Ranperda Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah
Baca Juga : Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
"Khusus Kecamatan Keera dan Pitumpanua harus ada standby tim SAR/ Damkar," imbuhnya
