RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Bupati Luwu Timur (Lutim), Budiman, dan Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin, mendukung langkah PT Vale Indonesia membuka ruang dialog bersama masyarakat di Tanamalia guna mencari solusi terkait riak-riak yang ada.
Hal tersebut disampaikan pada Forum Group Discussion (FGD) bertajuk Membangun Skema Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Wilayah PPKH PT Vale yang dilakukan secara hybrid di Hotel Claro, Makassar, Rabu (11/10/2023).
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono; Direktur Penanganan Konflik Tenure dan Hutan Adat, Muhammad Said; Social Safeguard Specialis, Rimun Wibowo; Jaksa Fungsional Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung (Kejagung), Muhammad Ibnu Fajar Hakim; Ketua Departemen Kehutanan Universitas Hasanuddin (Unhas), Syamsu Rijal; Komisioner Komnas HAM, Dwi Hartono; Associated Program for International Law, Henry Tomas Simarmata; Kepala Deputi 2 Kantor Staf Presiden (KSP)/Mantan Direktur Walhi Nasional, Abetnego Tarigan; Koordinator Hubungan Mineral Kementerian ESDM, Imam Bustam; Bupati Luwu Timur, Budiman; Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin; Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Siddik B.M.; aktivis perempuan Sulsel, Emma Husain; kepala desa di lima desa Loeha Raya; perwakilan LSM Yayasan Bumi Sawerigading, Presidium Forum Masyarakat Petani Loeha Raya, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda Loeha Raya.
Baca Juga : PT Vale IGP Morowali Gelar Halalbihalal, Perkuat Silaturahmi Pemangku Kebijakan Lokal
Menurut Budiman, apa yang dilakukan PT Vale patut diapresiasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat di Tanamalia dalam mencari solusi demi kepentingan bersama, yaitu menyejahterakan masyarakat.
"Upaya yang dilakukan PT Vale ini sangat positif dengan menghadirkan masyarakat dan pemerintah untuk mendengarkan penjelasan dari akademisi mengenai aturan yang harus diikuti," katanya.
Budiman mengaku optimistis permasalahan di Tanamalia akan cepat selesai ketika PT Vale terus membuka ruang diskusi serta memperbaiki komunikasi dengan masyarakat.
Baca Juga : Wabup Apresiasi Kontribusi PT Vale Besar Kembangkan SDM Luwu Timur
“Masyarakat agar tetap tenang sambil kita bersama-sama mencari solusi terbaik yang dapat menguntungkan perusahaan dan masyarakat. Saya juga berharap dengan kehadiran PT Vale selama 55 tahun dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini dan bisa dirasakan seluruh masyarakat di Lutim," jelasnya.
Apresiasi juga disampaikan Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin. Menurutnya, PT Vale terus melakukan pendekatan humanis dengan membangun diskusi baik di lapangan bersama masyarakat dan pemerintah setempat sampai ke pemerintah pusat.
"Ini adalah langkah yang sangat baik dari PT Vale, tentunya sulit dilakukan oleh perusahaan lain. Untuk itu, atas nama Ketua DPRD memberikan apresiasi yang sangat tinggi,” ujarnya.
Baca Juga : Resmikan Jalan Layang Terpanjang di Lutim, Bupati: Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Di sisi lain, Aripin berharap agar riak-riak tidak berkelanjutan diharapkan segera dapat membentuk tim yang melibatkan semua pihak sehingga permasalahan Tanamalia bisa cepat mendapatkan solusi terbaik.
Aripin mengaku, sebelumnya tidak ada permasalahan masyarakat dengan PT Vale, tetapi belakangan hal tersebut terjadi karena ada beberapa pihak masuk ke masyarakat yang memicu hadirnya kelompok masyarakat menolak tambang.
Untuk itu, PT Vale bersama pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tersebut bahwa kehadiran PT Vale bukan merugikan masyarakat, tetapi menghadirkan asas manfaat yang besar bagi masyarakat.
Baca Juga : PT Vale Sumbang 4.000 Bibit untuk Sedekah Pohon Pemprov Sulsel
"Kita harus tahu bahwa PT Vale telah membantu masyarakat Loeha Raya sejak 2001 melalui dana CSR. Bantuan diberikan kepada petani lada, seperti pengadaan pupuk, sehingga perekonomian masyarakat mulai membaik," ungkapnya.
Sebelum PT Vale memberikan bantuan kepada masyarakat, rumah di Loeha Raya masih dalam kawasan hutan lindung. Namun, berkat bantuan PT Vale lahan perumahan masyarakat bisa keluar dari kawasan hutan lindung. “Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa PT Vale sangat berjasa bagi Loeha Raya," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Siddik, menegaskan PT Vale sudah banyak memberikan kontribusi positifnya di Luwu Timur yang tentunya kehadirannya patut didukung. Apa yang terjadi di Tanamalia, kata dia, bukan karena masyarakat yang tidak menginginkan kehadiran PT Vale, tetapi adanya pihak luar yang masuk memecah belah masyarakat.
Baca Juga : RUPSLB PT Vale, Emily Olson Jadi Presiden Komisaris Baru
“Praktik pertambangan PT Vale sudah sangat bagus dibandingkan dengan perusahaan tambang lainnya beroperasi di Luwu Timur. Komitmennya sangat bagus untuk membawa perubahan di Tanamalia," katanya.
Dari sisi kontribusi ekonomi, Siddik mengungkapkan, PT Vale memberi kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp416 miliar per tahun. Begitu pula dari sisi pengelolaan lingkungan, setiap selesai menambang kembali menghutankan area tersebut.
“Setiap kali selesai menambang, PT Vale mengembalikan area tersebut menjadi hutan. Sementara, perusahaan lainnya tidak seperti itu. Maka dari itu, penting untuk mendukung agar PT Vale tetap beroperasi di Tanamalia dengan tetap memberdayakan masyarakat,” paparnya.
Baca Juga : RUPSLB PT Vale, Emily Olson Jadi Presiden Komisaris Baru
Acting CTO, Muhammad Jinan Syakir, yang hadir membuka FGD menyampaikan paparan terkait praktik pertambangan berkelanjutan yang diusung oleh PT Vale, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
FGD ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan komitmen dari salah satu nilai dan perilaku utama perseroan, yaitu menghargai bumi dan masyarakat dengan mendengarkan dan melibatkan masyarakat luas secara aktif dalam dialog terbuka dan transparan.
Jinan menyatakan, sesuai dengan rencana jangka panjang yang telah disetujui pemerintah, PT Vale harus segera melanjutkan program eksplorasi di Blok Tanamalia.
Baca Juga : RUPSLB PT Vale, Emily Olson Jadi Presiden Komisaris Baru
"Dengan terbitnya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) eksplorasi pada 2021, maka Oktober 2021 proyek ini dimulai secara bertahap dengan menurunkan 20 rig untuk mendukung kegiatan eksplorasi. Namun, pada Agustus 2023, proyek dihentikan sementara untuk mencegah terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat," jelasnya.
Jinan menjelaskan, melalui proyek Tanamalia, perseroan akan mengubah sumber daya alam (SDA) menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.
"Perseroan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia, dengan mendorong kawasan operasi menjadi kawasan mandiri. Tanamalia memiliki potensi sumber daya nikel dengan prospek yang baik, dan karenanya perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk mengetahui secara lebih pasti besarannya," tuturnya.
