Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
Upaya PT Vale dalam melakukan penanganan dampak sosial ke masyarakat diakui sudah sesuai aturan. Bahkan, hal tersebut telah ditegaskan PT Vale dalam tiap aktivitasnya maupun komitmennya dalam melakukan tata kelola perusahaan.
Baca Juga : PT Vale Raih Perpanjangan Izin Operasi hingga 2035
Social Safeguard Specialis, Rimun Wibowo, mengatakan acuan kebijakan PT Vale menyebutkan bahwa komitmen perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sangat memperhatikan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Begitu pula pada komitmen PT Vale untuk mengubah SDA menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan serta berkontribusi positif terhadap pembangunan Indonesia. Tentunya, kata dia, PT Vale tidak akan merugikan masyarakat.
“Tidak sampai di situ saja, PT Vale memperlihatkan komitmennya untuk terus menciptakan praktik bisnis berkelanjutan dengan penerapan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola seimbang yang merujuk pada International Council on Mining and Metal (ICMM) dan International Finance Coorporation (IFC), UN
Guidance Principle. Jika ini diterapkan, dipastikan dalam menjalankan bisnisnya sangat memperhatikan setiap warga terdampak, baik ilegal atau formal, dan menjaga kelangsungan kehidupan warga terdampak,” katanya.
Baca Juga : PT Vale Indonesia Beri Layanan Trauma Healing Anak Korban Bencana di Luwu
Komisioner Komnas HAM, Dwi Hartono, mengapresiasi upaya PT Vale untuk menyelenggarakan dialog dalam rangka mencari penyelesaian yang humanis dan berdasarkan HAM atas konflik tinurial di Tanamalia yang mana ini merupakan upaya perusahaan untuk menghormati HAM.
“Dialog yang terbuka dan transparan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang berada di Tanamalia merupakan salah satu hal krusial supaya aspirasi masyarakat benar-benar dihormati PT Vale ketika hendak menjalankan kegiatan atau operasi," katanya.
Menurutnya, FGD ini adalah sebuah upaya yang cukup bagus dan sangat baik agar terbuka dialog dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dengan pemerintah karena yang menjadi pengemban utama hak asasi manusia adalah pemerintah.
Baca Juga : PT Vale Luncurkan Program Pengembangan Kualitas Pendidikan Se-Loeha Raya
"PT Vale terikat norma-norma internasional sebagai perusahaan multinasional untuk menghormati dan berkontribusi memenuhi hak asasi manusia. Tentunya, hal ini tidak akan dilanggar oleh PT Vale," ujarnya.
Untuk itu, pihaknya berharap apa yang sudah dilakukan terus dilanjutkan dengan melibatkan tiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, yaitu perempuan, anak-anak, disabilitas, dan masyarakat adat, sehingga benar-benar mereka mendapatkan haknya untuk menyelesaikan konflik tenurial di Tanamalia.
“Kami berharap dalam menyelesaikan konflik ini diharapkan pendekatan hak asasi manusia benar-benar diterapkan secara tepat dan komprehensif dalam rangka menyelesaikan konflik,” terangnya.
Baca Juga : PT Vale Fasilitasi 29 Anak Muda Luwu Timur Menuju Pendidikan Tinggi
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Muhammad Said, mengungkapkan PT Vale sudah punya modal besar kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu, perlu dijaga dengan baik kepercayaan tersebut.
"Saya kira PT Vale sudah punya modal yang besar, yaitu trust. Bahwa masyarakat trust terhadap PT Vale karena sudah mempraktikkan penambangan yang perhatikan lingkungan dan sosial berkelanjutan. Hal ini tentu tidak terbantahkan. Silakan ke tempat lain yang pekerjaannya sama, dipastikan tidak akan sama dengan apa yang dijalankan PT Vale," ungkapnya.
Menurutnya, PT Vale punya good will dengan mengedepankan asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Baca Juga : Pj Gubernur Sulsel Ajak Dukung Keberlanjutan PT Vale di Luwu Timur
"Kalau tiga asas tersebut bisa dicapai, maka benang ruwet yang terjadi selama ini akan terurai satu per satu. Dari itu dibutuhkan duduk bersama semua pihak dalam menyelesaikan riak-riak di sana," ucapnya.
