RAKYATKU.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepolisian mengungkap secara jelas dan terbuka peristiwa bentrok yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jokowi juga meminta para pelaku ditindak tegas.
Demikian disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1/2023), yang disiarkan langsung dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden.
"Bapak Presiden, yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindak tegas terhadap para pelaku tindak pidana, kepada para pelaku pengrusakan, dan para pelaku pelanggar hukum. (Presiden meminta kepolisian) mengungkap ini seterang-terangnya dan juga menjaga serta mengawal agar seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh perusahaan kembali bisa berjalan,” kata Sigit.
Baca Juga : Kapolri Puji Kepemimpinan Bahtiar Baharuddin sebagai Pj Gubernur Sulsel
Hingga saat ini, Sigit menjelaskan pihaknya telah mengatasi kasus tersebut dan berhasil mengamankan puluhan orang yang terlibat. "Beberapa pelaku pengerusakan saat ini sudah diamankan kurang lebih ada 71 (orang) yang telah diamankan dan 17 orang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.
Selain itu, Sigit juga menyebut saat ini sejumlah pasukan dari Polri dan TNI telah ditugaskan mengawal dan menjaga situasi agar kembali kondusif sehingga kegiatan operasional pada perusahaan tersebut dapat kembali berjalan.
"Saat ini personel pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat,” tambahnya.
Baca Juga : Terkait Brigjen Endar, Kapolri Tegaskan Komitmen Perkuat Pemberantasan Korupsi
Peristiwa perusakan dan pembakaran yang terjadi di perusahaan nikel tersebut berawal dari adanya gerakan mogok kerja serta masalah industrial, kemudian ditambah dengan adanya provokasi beberapa oknum. Terkait dengan masalah yang terjadi, Kapolri menyampaikan bahwa pihak pengamanan akan mengawal proses penyelesaian kasus hingga selesai.
“Terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang, tentunya tahapannya itu silakan untuk dijalankan. Kita semua keamanan akan mengawal proses tersebut, sehingga semua dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Pada akhir keterangannya, Sigit menegaskan bahwa Polri dan TNI siap untuk memberi pengamanan dan pengawalan karena industri tersebut tidak hanya berpengaruh bagi para tenaga kerja, tetapi juga untuk negara.
Baca Juga : Tersangka Bentrokan di PT GNI Dijerat Pasal Pengrusakan dan pembakaran, Situasi Mulai Kondusif
"Polri dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan karena ini tentunya juga berdampak kepada tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ, dan tentunya produk dari kegiatan smelter ini tentunya kan juga memiliki nilai tambah bagi negara khususnya dalam hal penambahan devisa terkait dengan program hilirisasi industri," ungkapnya.
Sumber: BPMI Setpres
