RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Rudy Djamaluddin hingga masa jabatan sebagai Pj Wali Kota Makassar berakhir belum menandatangani SK perpanjangan tenaga kontrak sebanyak 2.124 lingkup Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, menyayangkan sikap tersebut. "Pj Wali Kota tidak menjalankan kewajibannya secara cermat sehingga menggangu semua proses administrasi seluruh pengawai kontrak Pemkot Makassar," kata Abdul Wahab, Selasa (20/4/2021).
"Kalau ada pejabat yang tidak berani ambil risiko pada jabatan, maka seharusnya dia tidak bisa menerima gaji dan menerima tunjangan jabatan yang melekat pada item gajinya," imbuhnya.
Baca Juga : Komisi B DPRD Makassar Bahas Pendirian Perumda Terminal Makassar Metro
Penetapan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu tertentu sudah ditetapkan 4 Januari 2021 berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor: 817/4984/BKPSDMD/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
"Seharusnya berkas administrasi SK tenaga kontrak sudah ditandatangani seluruhnya sehingga tidak ada persoalan yang timbul. Tapi, Prof Rudy sebagai Pj Wali Kota Makassar waktu itu tidak menggunakan kewenangannya untuk memperpanjang SK kontrak 2021 sehingga timbul masalah seperti ini," ucap Abdul Wahab.
Legislator dari Partai Golkar ini mengatakan dokumen administrasi yang harus ditandatangani sebelum masa kepemimpinan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, harus tuntas dan menjadi tanggung jawab pejabat sebelumnya.
Baca Juga : Legislator PKB Dorong Prioritas Pendidikan di Makassar Contoh Jepang
"Saya harap seluruh tenaga kontrak lingkup Pemkot Makassar untuk lebih bersabar. Sebab, tidak hanya di Disdik Makassar, keterlamabatan SK perpanjangan tenaga kontrak juga terjadi di OPD lain," katanya.
Abdul Wahab berharap kejadian seperti ini tidak akan ada lagi terjadi karena dapat memicu kekacauan di lingkup Pemkot Makassar.
Persoalan ini, kata dia, tentu berdampak pada pembayaran gaji tenaga kontrak. Apalagi, dasar untuk membayar gaji tenaga kontrak harus membutuhkan SK.
Baca Juga : Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar Sebut Pemuda Kekuatan Pembangunan
"Apa dasar kita untuk menggaji mereka kalau tidak ada SK? Mereka harus diutamakan terlebih dahulu. Kasihan mereka," jelasnya.
