Disinggung Iki, Ketua DPD Mappi Sulamapua Terpaksa Angkat Bicara

RAKYATKU.COM - Ahmad Syawal akhirnya terpancing juga. Ketua DPD Mappi Sulamapua periode 2016-2020 terpaksa angkat suara dalam forum kampanye kandidat, Selasa malam (13/10/2020).

Forum itu milik Iki Paseru. Satu dari dua calon ketua Mappi Sulamapua. Sosialisasi pencalonan atau yang lebih dikenal dengan kampanye digelar di Warunk Upnormal, Jalan Andi Djemma eks Jalan Landak Baru, Makassar.

Sebelumnya, Jumat malam (9/10/2020), calon lainnya Abdullah Najang lebih dahulu menggelar kegiatan serupa. Lokasinya di Red Corner, Jalan Yusuf Daeng Ngawing.

Abdullah Najang menamakan forumnya sebagai dialog terbuka. Sementara Iki Paseru memberi judul, dialog interaktif. Konsepnya sama. Pengurus DPD diundang. Begitu juga para penilai selaku pemilik suara.

Kedua forum itu sama-sama dihadiri banyak orang. Juga sama-sama dihadiri ketua DPD yang sebentar lagi demisioner, Ahmad Syawal.

Menariknya, pada acara Iki Paseru, Ahmad Syawal tak tahan untuk tidak berbicara. "Sebenarnya saya tidak ingin berkomentar atau memberi tanggapan. Tapi, karena Pak Iki sebut nama, ya saya harus memberi klarifikasi," katanya.

Dalam presentasinya, Iki Paseru memang sempat menyinggung "kegagalan" pengurus DPD Mappi periode 2016-2020. Salah satunya, PLP-2 yang tidak kunjung terlaksana hingga periode kepengurusan berakhir.

Juga terkait pengadaan sekretariat. Selama sewindu atau dua periode kepengurusan, DPD Mappi Sulamapua belum juga punya kantor.

"Kalau ada yang tawarkan tempatnya sekarang, saya langsung bungkus," janji Iki Paseru yang disambut heboh peserta.

Ahmad Syawal mengakui PLP-2 gagal terwujud. Penyebabnya, kuota tidak terpenuhi. Minimal 20 orang. Faktanya, pendaftar selama ini tak pernah memenuhi kuota minimal. Syarat itu mutlak harus dipenuhi.

Terkait sekretariat, Ahmad Syawal punya cerita panjang. Dulu, di awal kepengurusan, ambisi untuk menghadirkan sekretariat membubung tinggi. Sama semangatnya dengan dua kandidat saat ini.

Pada 2017, kantor itu berhasil terwujud. Awalnya pengurus mengincar ruko di Jalan Sungai Saddang. Tempat yang strategis jadi pertimbangan. Ternyata, biaya sewanya terlalu mahal.

Akhirnya, pengurus menemukan ruko lantai 3 di Jalan Adhyaksa. Saat itu sewanya Rp85 juta per tahun. Itu karena pengurus tidak ingin setengah-setengah. Dalam perjalanan, kantor itu tak dimanfaatkan maksimal. Sepi.

Hanya staf beberapa orang yang berkantor setiap hari. Untuk memancing pengurus dan penilai rajin datang ke kantor, disiapkan lah fasilitas olahraga. Lapangan tenis meja. Kemudian menyewa lapangan futsal. Ternyata, tidak banyak mengubah kondisi.

Belakangan, setelah dihitung-hitung, penyewaan kantor mubazir. Dalam setahun, Mappi Sulamapua hanya butuh anggaran sekitar Rp30 juta untuk menggelar pendidikan. Hitungannya Rp90 ribu per kepala. Itu jika dilakukan di hotel.

Hitungan itu yang membuat pengurus berubah pikiran. Daripada buang-buang uang untuk menyewa kantor, mending dana dari anggota itu dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya pendidikan.

Program Iki Paseru

Sementara dalam pemaparannya, Iki Paseru menjabarkan tiga pilar untuk membawa kejayaan bagi Mappi Sulamapua. Ketiganya yakni kompetensi, kemitraan, dan kesejahteraan.

Terkait peningkatan kompetensi, Iki menjual pendidikan designasi PDP-1 bisnis sampai PLP-2 bisnis. Dia menyebut, ke depan, penilaian bisnis bakal dibutuhkan. SDM-nya harus disiapkan mulai sekarang.

Namun, program ini ditanggapi anggota dengan pesimistis. Rustam, misalnya, menganggap pendidikan penilai bisnis belum dibutuhkan saat ini. Pendidikan properti saja masih terkendala. Contohnya PLP-2 tadi.

Program kedua, tentang kemitraan. Iki berjanji akan membangun sinergitas dengan OJK, BI, perbankan, dan pemda.

Juga menjalin kerja sama dengan universitas negeri di 10 provinsi di KTI. Dia menyebut akan ada road to campus untuk mengenalkan profesi penilai ini kepada mahasiswa. Program ini sama dengan Abdullah Najang.

Pilar ketiga, kesejahteraan. Iki berjanji, kalau terpilih, akan menjalin kerja sama dengan bank pemerintah agar penilai bisa mendapatkan KPR dengan bunga ringan. Juga dengan REI agar penilai tidak perlu pakai DP atau uang muka saat membeli rumah.

Masih soal kesejahteraan, Iki berjanji akan memperjuangkan ke DPN agar standar imbalan jasa disesuaikan wilayah masing-masing. Selama ini, Papua misalnya masih Rp1.050.000. Padahal, biaya hidup jauh lebih mahal dibandingkan daerah lainnya.

"Saya akan fight ke DPN untuk memperjuangkan ini. DPD harus dilibatkan," katanya.

Namun, anggota Mappi tidak terlalu yakin niat itu terwujud. Salah seorang pengurus DPD Mappi Sulamapua, Zulfa mengingatkan, suara DPD tidak kuat untuk menekan DPN. Posisi tawarnya lemah.