RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Bajunya kuning, sesuai warna partainya. Rambutnya dikuncir ke belakang. Model kuncir ekor kuda. Andi Debbie Purnama Rusdin, tampak anggun di atas podium.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel itu, dengan gamblang membedah Perda Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2017, tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah.
Di depannya, warga antusias menyimak. Sosialisasi itu dalam rangka mengoptimalkan program Penyebarluasan Produk Hukum Daerah. Digelar di Hotel Ramayana, Jl Gunung Bawakaraeng, Senin (23/12/2019).
Andi Debbie dipanel bersama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim. Juga Rektor Amkop Manegement & Business School, Dr Bachtiar Maddatuang. Dialog ini, dihadiri pula oleh sekitar 200 warga.
"Hadirnya perda ini, untuk menjawab keluhan masyarakat tentang biaya sekolah dan perlengkapan yang masih menjadi beban. Semangat dari Perda Wajib Belajar ini, adalah pentingnya pendidikan berkelanjutan," ungkap Debbie.
Debbie bilang, beban melanjutkan pendidikan bagi anak-anak, masih menjadi kekhawatiran di masyarakat.
Olehnya itu, dengan kehadiran Perda Wajib Belajar, masyarakat diharapkan lebih giat untuk menyekolahkan anaknya.
"Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menyekolahkan anak. Karena mereka yang akan menjadi penerus ke depannya," jelas Debbie.
Dalam kesempatan itu, Debbie juga memastikan, ke depan akan memperjuangkan regulasi atau aturan mengenai kesejahteraan para pendidik, utamanya guru honorer. Ia menyebut, akan berjuang agar tenaga pendidik, khususnya guru honorer bisa mendapatkan penghasilan lebih baik.
"Kami akan mengawal agenda kesejahteraan guru honorer, untuk menjadi skala prioritas. Kami sedih, mendengar masih ada guru honorer yang berpenghasilan ratusan ribu rupiah sebulan. Padahal idealnya minimal sama dengan UMR," sebut Debbie.
Dalam kesempatan yang sama, Ramli Rahim mengatakan, di beberapa provinsi seperti di Jakarta, penghasilan guru honorer sudah menyentuh angka Rp4,2 juta. Di Kalimantan selatan Rp2,7 juta. Sementara di beberapa provinsi lain menyesuaikan dengan standar UMR.
"Berdasar temuan kami, masih ada guru honorer yang mendapatkan penghasilan jauh di bawah UMR. Bahkan laporan dari anggota kami, ada guru honorer yang masih menerima gaji Rp500 ribu perbulan. Itupun kadang dirapel per 6 bulan," ucap Ramli.
