RAKYATKU.COM,PAREPARE - Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe menyampaikan tanggapan atas pandangan umum enam fraksi di DPRD.
Pasangan dewan itu terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Tanggapan itu disampaikan Wali Kota Parepare dua periode tersebut, dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Parepare, Selasa (30/10/2019). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Hj Andi Nurhatina Tipu didampingi Wakil Ketua H Tasming Hamid dan M Rahmat Sjamsu Alam.
Di hadapan 25 anggota DPRD Kota Parepare, Taufan Pawe menanggapi satu per satu pandangan umum enam fraksi dengan baik hingga rapat paripurna selesai.
Pandangan dari Fraksi Gerindra sebanyak 15 item, di antaranya menjelaskan tentang pembangunan fly over atau jembatan penyeberangan rujab yang telah diruntuhkan. Itu akan dikomunikasikan antara PLTB Sidrap dengan rekanan yang mengerjakan nantinya.
Kemudian sumur dalam yang jumlahnya 13 unit. Semuanya telah beroperasi dengan baik. Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie tetap akan dilanjutkan pembangunannya tahun 2020. Beberapa pertanyaan lainnya dijawab secara makro oleh Taufan.
Pandangan Fraksi Golkar tentang penggunaan anggaran, semua SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare dilakukan demi kesejahteraan rakyat.
Dari Fraksi NasDem, Taufan berjanji roda pemerintahan akan berjalan dengan baik serta taat asas, taat anggaran, dan administrasi.
Terkait pengisian jabatan lowong khusus untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, pengisiannya terlebih dahulu dilakukan melalui seleksi terbuka.
Sedangkan ASN yang dinonjobkan bukan saja dinilai dari masalah kinerja, tetapi disiplin juga.
Untuk pungutan pajak ke depan, pemerintah akan menghadirkan mal pelayanan publik untuk memperkuat di antaranya pajak restoran, hotel, dan sebagainya.
Selanjutnya, kepada Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi (FPBD), Taufan menjelaskan, turunnya RAPBD 2020 dari APBD 2019 disebabkan dana dari pusat juga turun.
Diketahui RAPBD tahun 2020 target APBD Rp906,62 miliar atau berkurang Rp119,64 miliar lebih atau turun sebesar 11,57 persen dibanding APBD Perubahan 2019.
Sedangkan, Fraksi Demokrat terkait dana belanja tidak langsung sekitar 34,93 persen sedangkan dana langsung untuk belanja pegawai dan sebagainya sebesar 65,7 persen atau lebih tinggi dari biaya langsung dan ini tetap dipertahankan.
Terakhir jawaban atas pandangani Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat (Fakar). Dana Intensif Daerah (DID) tidak diperoleh Kota Parepare pada tahun 2020 karena kriteria utamanya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sedangkan Parepare hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Menjelang akhir tanggapannya, Taufan memberikan ruang kepada para anggota DPRD
untuk disampaikan di pembahasan RAPBD tahun 2020.
