Topik Berita : pemkab takalar
Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) pasal 73 dan Pasal 383 terkait kewenangan panggilan paksa pada orang, kelompok maupun badan hukum atau instansi, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
Cegah Penyebaran Covid-19, Bupati Takalar Ingatkan Protokol Kesehatan saat Nataru
News
- 22 Desember 2020 18:02
Masuk Proyek Strategis Nasional, Kawasan Industri Takalar Bisa Serap 10 Ribu Tenaga Kerja Baru
News
- 27 November 2020 17:04
Semua Fraksi di DPRD Takalar Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019
News
- 27 Agustus 2020 15:50
Pemkab Takalar Gandeng BPN dan Perbankan untuk Lahan Petani dan Modal UMKM
News
- 25 Agustus 2020 15:47
BPP Galesong Takalar Ukir Prestasi: Terbaik di Sulsel, Urutan Ketujuh di Indonesia
News
- 18 Agustus 2020 13:25
Topik Populer