RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar berencana merevisi hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggotanya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas kinerja dewan dengan memperkuat dukungan fasilitas dan administrasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar, Basdir, menyatakan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan upaya untuk memaksimalkan fungsi legislatif.
"Selama ini, kinerja dewan belum optimal karena kurangnya dukungan perangkat kerja yang memadai," ujarnya dalam rapat, Selasa (10/6/2025).
Baca Juga : DPRD Makassar Melakukan RDP Terkait Keberadaan Mie Gacoan Alauddin
Basdir menekankan bahwa Ranperda tidak hanya fokus pada tunjangan, tetapi juga pada peningkatan sarana pendukung seperti fasilitas kerja, anggaran operasional, dan sistem administrasi yang lebih efisien.
"Tujuannya agar tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran bisa berjalan lebih maksimal," jelas anggota Fraksi PKB tersebut.
Namun, proses pembahasan Ranperda menghadapi tantangan, terutama terkait batasan besaran tunjangan yang telah diatur pemerintah pusat. Untuk itu, Bapemperda akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan keselarasan dengan regulasi nasional.
Baca Juga : Dilantik Jadi Anggota Dewan, Basdir Dibonceng Motor ke DPRD Makassar
"Kami akan berkonsultasi lebih lanjut agar kebijakan ini tetap sesuai aturan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah," kata Basdir.
Ia menegaskan komitmen DPRD Makassar untuk menyusun peraturan yang tidak melanggar ketentuan pusat, tetapi tetap mendorong profesionalisme dewan.
"Prioritas kami adalah meningkatkan kualitas kerja DPRD demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," pungkasnya.
