RAKYATKU.COM,PAREPARE — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, Andi Basmal, di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (12/3/2025).
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menyampaikan bahwa kunjungannya ke Parepare bertujuan untuk membahas percepatan atau akselerasi layanan publik, khususnya dalam bidang hukum.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
"Kanwil Kemenkumham Sulsel hadir di Parepare dalam rangka membahas percepatan atau akselerasi layanan publik," ungkap Andi Basmal kepada Wali Kota dan jajarannya.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Baca Juga : Hari Lahir Pancasila di Parepare Berlangsung Khidmat, Wali Kota Tekankan Pengamalan Nilai Kebangsaan
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Kemenkumham dalam berbagai aspek layanan hukum, seperti Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Administrasi Hukum Umum, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Pembinaan Hukum.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Terkait dengan Kekayaan Intelektual, diperlukan dukungan dari pemerintah setempat agar dapat mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencatatkan produknya, jelasnya.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Selain itu, Andi Basmal juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap notaris, pendaftaran perseroan perorangan, serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagai mediator dan sumber informasi hukum bagi masyarakat.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Baca Juga : Di Hari Raya Idul Adha, Tasming Hamid Sampaikan Tren Positif Capaian Pembangunan Kota Parepare
Menanggapi hal itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyambut baik kerja sama dengan Kemenkumham Sulsel. Ia menegaskan bahwa Pemkot Parepare siap bersinergi untuk mempercepat layanan hukum bagi masyarakat.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
"Kami siap mendukung berbagai program Kemenkumham dalam mempercepat akses layanan hukum di Parepare. Kolaborasi ini sejalan dengan program unggulan kami, seperti digitalisasi layanan publik yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pelayanan lebih cepat dan transparan," ujar Tasming.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Tasming juga menyoroti program Parepare Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Ia menekankan bahwa percepatan layanan hukum harus diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
"Kami juga tengah mendorong digitalisasi layanan hukum dan administrasi publik, yang sejalan dengan program Gratis Internet dan Pembangunan Command Center untuk Digitalisasi Pelayanan Publik. Dengan begitu, layanan hukum bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat Parepare," tambahnya.
Baca Juga : BPK Serahkan LHP LKPD 2025, Kota Parepare Pertahankan Predikat WTP
Baca Juga : Raih Penghargaan Nasional Penurunan Pengangguran , Pemkot Parepare Diganjar Bantuan Rp 1 Miliar
Baca Juga : Warga Parepare Dapat Bantuan Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot 833 Kg, Diserahkan Langsung Wali Kota
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi peningkatan kolaborasi antara Pemkot Parepare dan Kemenkumham Sulsel dalam menghadirkan layanan hukum yang inovatif dan inklusif.(*)
