RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sebanyak 144 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022 yang bertugas di sejumlah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimutasi ke BKKBN Sulsel.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Mutasi ke daerah asal itu merupakan tindak lanjut dari nota dinas yang diterbitkan oleh BKKBN RI. 144 PPPK Formasi 2022 yang merupakan penyuluh KB itu sebelumnya ditempatkan jauh dari kampung halaman. Mereka tersebar di Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Utara.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
"Selamat kepada seluruh PPPK penyuluh KB yang pada hari ini telah dikembalikan ke daerah asal yaitu Sulawesi Selatan, ini tentunya menjadi sebuah kesyukuran bagi kita semua bisa kembali ke daerah asal, mengingat sebelumnya banyak yang ditempatkan jauh dari provinsi asal," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin saat menyambut langsung 144 PPPK Penyuluh KB pada Senin (12/2/2024).
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Baca Juga : Sulsel Masuk 5 Besar Provinsi Terbaik dalam Penerapan SPM
Shodiqin berharap dengan adanya tambahan 144 PPPK ini bisa menambah SDM penyuluh KB di lapangan demi menyukseskan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
"Saya harapkan kita mampu memperlihatkan kualitas kerja yang baik dilini lapangan, dan mampu membuktikan bahwa keberadaan PPPK Penyuluh KB yang sudah 3 (tiga) tahun terakhir mendapatkan kuota MempanRB mampu memberikan kemajuan terhadap Pelaksanaan program Bangga Kencana khsusunya di Sulawesi Selatan," tambahnya.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Lebih jauh, Shodiqin memaparkan bahwa pembangunan kependudukan dan penyelenggaraan keluarga berencana terus mengalami perkembangan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Hal itu selaras dengan visi terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Baca Juga : Pj Gubernur Bahtiar Lantik Pejabat Administrasi dan Pengawas Lingkup Pemprov Sulsel
"Seluruh program kita dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional dikemas dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)," imbuhnya.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Isu strategis BKKBN Sulawesi Selatan saat ini adalah bagaimana menyukseskan percepatan penurunan stunting melalui Program Bangga Kencana. Shodiqin pun berharap 144 PPPK Penyuluh KB itu harus berkomitmen untuk mendukung pencapaian target percepatan penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
"Tugas teman-teman Penyuluh KB menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting sesuai Perban 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Stunting yaitu Penyiapan data keluarga berisiko, pendampingan keluarga berisiko dan catin, surveillance dan audit kasus stunting," paparnya.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
Shodiqin menegaskan bahwa pihaknya akan memantau secara rutin kinerja 144 PPPK tersebut selama bertugas di Sulsel. Dia menyebutkan bahwa dalam manajemen kinerja ASN segala sesuatu harus terukur dan terpantau termasuk kinerja PPPK.
Baca Juga : Pengusaha Malaysia Investasi Rp1 Triliun di Sulsel
Baca Juga : Terobosan Penjabat Gubernur Tekan Biaya Distribusi Barang di Sulsel
Baca Juga : Serah Terima Jabatan Komandan Lantamal VI Makassar Dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel
"Oleh karena itu, kami berharap kepada seluruh ASN PPPK, agar selalu belajar dan mengasah diri dalam melaksanakan tugas, serta memegang prinsip tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu," bebernya.
