RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto (Danny), meneruskan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait instruksi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas institusi vertikal menghindari perilaku hedonisme.
Danny Pomanto menyebut bahwa hingga saat ini ASN lingkup Pemkot Makassar telah mematuhi aturan tersebut dan tidak mengadopsi gaya hidup hedonisme. Bahkan, Danny Pomanto sendiri selalu memberikan contoh pada bawahannya tentang pentingnya menerapkan gaya hidup yang sederhana dan tidak berlebihan.
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
"Kalau saya memang dari awal memberi contoh bahwa jangan hedon. Contohnya rumahku ini tidak ada yang berubah, tidak ada mobil baruku, harus tawadu," kata Danny Pomanto saat diwawancarai di kediamannya, Jalan Amirullah, Jumat (3/3/2023).
Danny Pomanto menambahkan, perilaku memamerkan kekayaan akan menjadi pertanyaan terkait sumber penghasilan ASN lingkup Pemkot Makassar. Bahkan, gaji seorang wali kota pun tidak cukup untuk mendukung perilaku hedonisme.
"Di Pemkot saya kira tidak ada gaya hedon-hedon itu. Sudah juga disampaikan memang. Kalangan ASN, kan, gajinya ditahu-ji," tegasnya.
Baca Juga : Buka Raker KORMI 2026, Wali Kota Makassar: Jangan Seremonial, Harus Ada Program Nyata!
Meski demikian, Danny Pomanto menegaskan jika ada ASN Pemkot yang melakukan perilaku tersebut, maka pastinya akan ditegur.
Hal ini dilakukan menyusul viralnya aksi pamer harta kekayaan anak pejabat yang mendapatkan perhatian serius dari Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan para menteri dan kepala lembaga untuk menertibkan pejabat yang bergaya hedonisme.
Baca Juga : Wali Kota Makassar Pangkas Perjalanan Dinas Rp60 Miliar, & Setop Pengadaan Randis Baru
"Oleh sebab itu, saya minta pada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya," ujar Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Presiden Jokowi menilai, perilaku pamer kekayaan sangat tidak pantas ditunjukkan para pejabat. "Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di Instagram, di media sosial," tegasnya.
Presiden Jokowi mengingatkan bahwa inti dari program reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan pemerintah adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel.
Baca Juga : HORE Expo 2026 Dorong Kebangkitan Industri Hotel dan Restoran Sulsel, Libatkan Puluhan Tenant UMKM
Oleh karena itu, aparat pemerintah diharapkan untuk tidak memberikan pelayanan yang buruk dan perilaku yang arogan serta pamer kekuasaan dan harta harus dihindari.
