Sabtu, 01 Oktober 2022 18:55

Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD Perubahan, DID dari Kemenkeu Disisip

Usman Pala
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD Perubahan, DID dari Kemenkeu Disisip

DPRD dan Pemkot menyepakati anggaran Belanja Daerah sebesar Rp994 miliar dan Pendapatan Rp985 miliar.

RAKYATKU.COM, PAREPARE -- APBD Perubahan tahun 2022 Kota Parepare resmi ditetapkan. Hal itu ditandai dengan ketuk palu dan penandatanganan DPRD bersama Walikota Parepare Taufan Pawe, Jumat (30/9/2022).

DPRD dan Pemkot menyepakati anggaran Belanja Daerah sebesar Rp994 miliar dan Pendapatan Rp985 miliar.

APBD-P itu ditetapkan tepat pada deadline atau batas waktu. Paripurna persetujuan APBD-P itu bahkan berlangsung pukul 22.30 WITA. APBD perubahan ketuk palu sekira pukul 23.15 WITA.

Baca Juga : Pemkot Parepare Raih Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif dari KI Sulsel

“Alhamdulillah walaupun deadline waktunya sangat mepet, tapi pembahasan (APBD Perubahan) ini berjalan lancar. Mudah-mudahan isi perubahan yang dibahas bersama Pemkot Parepare itu dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Wakil Ketua DPRD Parepare Tasming Hamid usai rapat paripurna.

TSM memaparkan isi perubahan APBD. Di antaranya, pembayaran utang pemkot ke PT Hutama Karya.

"Perubahan itu termasuk utang Pemda di PT Hutama Karya. Itu dari rekomendasi DPRD. Sebagai itikad baik Pemda kita bayar 500 juta. Hasil banggar kemarin, TAPD bilang anggarannya tersedia di BTT,” ungkap Legislator Nasdem DPRD Parepare itu.

Baca Juga : Parepare Raih Penghargaan Nasional TPB, Urutan ke-6 Terbaik Se-Indonesia

Sementara itu, Wali Kota Parepare Taufan Pawe mengatakan perubahan APBD di sisa tahun anggaran 2022 itu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang paling prioritas, kata Taufan, menumbuhkan perekonomian.

Sponsored by MGID

"Geliat ekonomi Parepare kita harus tingkatkan. Tidak sedikit hal-hal yang harus kita perhatikan apalagi pasca naiknya BBM. Saya jujur katakan dengan anggaran perubahan ini menjadi ruang bagi Pemkot mengambil langkah-langkah hak-hak prioritas. Kebutuhan dasar masyarakat untuk kita implementasi,” kata Ketua Golkar Sulsel itu.

Selain itu, TP juga mengungkapkan suntikan dana Rp10 miliar dari Presiden Jokowi melalui Kementerian Keuangan. Dana tersebut bakal dialokasikan untuk penguatan UMKM

Baca Juga : Tak Ada Surat, Pemkot Minta Maaf Tak Hadiri Pengukuhan Pimpinan DMI Parepare

“Kita dapat juga reward dari bapak Presiden 10 miliar lebih. Hanya 15 kota di Indonesia. Itu saya akan manfaatkan untuk memperkuat UMKM. Insyaallah sudah masuk di perubahan ini,” pungkasnya. 

Penulis : Hasrul Nawir
#Pemkot Parepare #dprd parepare