RAKYATKU.COM,PAREPARE--Pemerintah Kota Parepare akan memberikan teguran tegas kepada sejumlah pengembang perumahan yang terbukti membangun di luar site plan yang telah disetujui.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Langkah ini diambil menyusul ditemukannya pelanggaran dalam pembangunan beberapa kompleks perumahan di wilayah Kota Parepare.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Parepare, Andi Ardian, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun draf surat teguran yang akan segera dikirimkan kepada para pengembang yang melanggar aturan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Baca Juga : Haskari Ubah Budaya Kerja di Kebun Raya Jompie, Dedikasi Pegawai Kini Dapat Apresiasi
"Sementara kami buatkan, karena bukan hanya satu perumahan yang kami rencanakan berikan teguran," ujar Ardian, Senin (26/1/2026).
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Menurut Ardian, dari hasil pemantauan yang dilakukan, ditemukan beberapa pengembang yang diduga kuat telah membangun perumahan tidak sesuai dengan site plan yang telah mendapat persetujuan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
"Ada beberapa perumahan yang tidak sesuai site plan akan kami berikan surat teguran," tegasnya.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Baca Juga : Hadiri Pembukaan CSS XXIV di Banda Aceh, Tasming Hamid Harap Lahir Inovasi Sanitasi Berkelanjutan
Ardian menekankan bahwa poin utama dalam surat teguran tersebut adalah menginstruksikan pengembang untuk segera mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dalam waktu maksimal 15 hari kerja setelah surat teguran diterima.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Tindakan tegas ini berawal dari ditemukannya pelanggaran dalam pembangunan Perumahan Pesona Mario yang berlokasi di Jalan Syamsul Bahri, Parepare.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara site plan yang telah disetujui dengan kondisi faktual pembangunan di lapangan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Pelanggaran ini menjadi perhatian serius Pemkot Parepare mengingat pentingnya kepatuhan terhadap site plan dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman, ketersediaan ruang terbuka hijau, serta kelengkapan fasilitas umum yang menjadi hak warga penghuni perumahan.
Baca Juga : Pemkot dan DPRD Parepare Sepakati APBD 2027, Pendapatan Daerah Tembus Rp965,56 Miliar
Baca Juga : Tingkatkan Daya Saing Wisata, Kebun Raya Jompie Parepare Perkuat Hospitality
Baca Juga : Dari Sinkronisasi Data Pajak hingga SPKLU, Pemkot Parepare Perluas Kolaborasi
Ardian mengingatkan dengan adanya teguran ini, para pengembang dapat lebih taat pada aturan dan tidak mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan semata.(*)
