Jumat, 21 Januari 2022 03:19

Hakim Pangadilan Negeri Surabaya dan Panitera Terjaring OTT KPK, Resmi Jadi Tersangka

Syukur Nutu
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Jumpa pers KPK terkait tangkap tangan hakim dan panitera PN Surabaya. (foto/tangkapan layar youtube kpk)
Jumpa pers KPK terkait tangkap tangan hakim dan panitera PN Surabaya. (foto/tangkapan layar youtube kpk)

"IH, hakim Pengadilan Negeri Surabaya. HD, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. HK, pengacara dan kuasa PT SGP. AP Direktur PT SGP. DW sekretari HK," sebut Nawawi.

RAKYATKU.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Tangkap tangan yang berhasil dilakukan di wilayas Surabaya tersebut disampaikan langus oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, Kamis, 20 Januari 2021 malam.

"Tangkap tangan terkait duagan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada kegiatan tangkap tangan ini tim KPK mengamankan lima orang pada Rabu 19 Januari 2022 sekitar jam 15;30 di wilayah Kota Surabaya Jatim," kata Nawawi dalam jumpa pers.

Baca Juga : Korupsi RS Batua Makassar, Pengacara: Tidak Ada Keterangan Keterlibatan Erwin

Nawawi mengatakan, dalam operasi tangkap tangan tersebut tim KPK mengamankan lima orang. Diantara yang diamankan tersebut terdapat hakim dan panitera pengganti.

"IH, hakim Pengadilan Negeri Surabaya. HD, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. HK, pengacara dan kuasa PT SGP. AP Direktur PT SGP. DW sekretari HK," sebut Nawawi.

 

Setelah ditangkap di Surabaya mereka selanjutnya dibawa ke gedung Merah Putih KPK untu menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pengumpulan informasi dan bahan keterangan, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Baca Juga : Mantan Kapolri Sebut Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat Bisa Diproses Hukum

"Maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersanka sebagai berikut. Sebagai pemberi, HK. Sebagai penerima, HD dan IH," jelas Nawawi.

#OTT KPK #pengadilan negeri #terjaring ott