RAKYATKU.COM - Pakar epidemiologi menilai rencana pemerintah menetapkan kebijakan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster berbayar akan menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan, dan memperberat kondisi di daerah-daerah yang tingkat vaksinasinya masih rendah.
Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, tidak setuju apabila vaksin dikenakan tarif oleh pemerintah.
"Orang tidak bayar saja pada tidak mau, apalagi bayar. Orang kaya di negara kita jarang, jadi akan menurunkan cakupan (vaksinasi). Jika cakupan turun, kalau terinfeksi pada daerah rendah (vaksinasi) akan banyak yang berat (penyakitnya)," kata Yunis dikutip dari BBC Indonesia, Selasa (11/1/2021).
Hasil survei dari lembaga Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 54,8 persen masyarakat kurang setuju dengan rencana pemerintah memberikan vaksin booster.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui rencana vaksin booster. Kemenkes pun kini tengah menyusun aturan pelaksanaan vaksinasi booster gratis dan berbayar. Sesuai rencana akan dimulai pada 12 Januari.
Namun, di tengah langkah itu masih ada wilayah di Indonesia yang tingkat vaksinasinya masih rendah. Padahal, sesuai syarat untuk menjalankan vaksin booster, yaitu capaian vaksinasi sudah berada di angka 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.
Baca Juga : Digitalisasi Informasi Sebagai Senjata Utama Untuk Program Prioritas Kementerian Kesehatan RI
Salah satu wilayah dengan tingkat vaksinasi lengkap terendah di Indonesia adalah Aceh, yakni 29,2 persen. Beberapa warga berharap vaksin booster akan gratis karena tekanan ekonomi akibat pandemi.
Fahira (18), mahasiswi di Aceh hingga kini belum mendapatkan vaksin lengkap. Terakhir, ia mendapatkan vaksin dosis pertama pada 24 Oktober 2021 lalu.
Fahira mengatakan, hingga kini ia masih menunggu jadwal yang tidak pasti kapan akan menerima vaksin dosis kedua.
Baca Juga : Menkes Budi Tekankan Empat Hal Penting Hadapi Masa Endemi Covid-19
Di tengah ketidakpastian itu, Fahira mendengar pemerintah akan memberikan vaksin dosis ketiga berbayar ke masyarakat umum. Fahira kecewa dengan rencana itu.
"Kalau berbayar pasti mahal, kalau bisa seperti vaksin pertama dan kedua gratis, jangan bayar. Kondisi sekarang banyak kerjaan tertunda dan sulit mendapatkan uang," kata Fahira, Senin (10/1/2022).
Selain itu, ada warga Kota Banda Aceh, yang masih belum mendapat vaksin, termasuk Mulya (45). Ia mengaku, selain dia dan keluarga, tetangganya juga hingga kini masih belum divaksin COVID-19.
Baca Juga : Menkes Ingatkan Pengendara Mudik Istirahat Tiap Empat Jam Perjalanan
"Di keluarga kami memang sehat-sehat semua, kami juga tidak ada yang pergi jauh, makanya kami tidak mau divaksin," kata Mulya.
Terkait rencana pemerintah menetapkan vaksin berbayar, Mulya menolak hal tersebut. "Saya pribadi tidak setuju. Gratis saja tidak mau, apalagi berbayar," tambahnya.
Mulya adalah satu dari sekitar 2,7 juta warga Aceh yang hingga kini sama sekali belum menerima vaksin.
Baca Juga : Angka Kematian Tertinggi Jemaah Haji Terjadi Saat Masa Armuzna, Kemenkes Beri Imbauan
Dari empat juta total sasaran vaksin di Aceh, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ahad (9/1/2022), baru 1,25 juta penerima vaksin lengkap. Lalu, dari 23 wilayah di Aceh hanya Kota Banda Aceh yang telah mencapai target 70 persen vaksinasi. (*)
Sumber: BBC Indonesia
