RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Rencana Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, untuk memutasi pejabat dan memangkas tenaga kontrak lingkup Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Seperti yang disampaikan oleh legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sahruddin Said. Dia mengatakan, bawahan harus bisa mengikuti irama dari atasan agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik.
"Saya menilai objektif, bukan politik. Ketika ada pegawai yang tidak bisa menyamai pemimpinnya maka dia harus dilepas karena percuma. Misalnya, saya pemimpin gesit sedangkan bawahanku lamban atau tidak full power kinerjanya hasilnya pasti akan buruk," kata Sahruddin Said kepada Rakyatku, Selasa (4/5/2021).
Baca Juga : Anwar Faruq Pimpin Rapat Paripurna Tentang Pemandangan Umum Fraksi DPRD Makassar
Dia berujar, Wali Kota dan Wali Kota Makassar yang baru mau bersinergi dan berlari dengan cepat. Menurutnya, hal itu perlu didukung.
"Apalagi wali kota baru mau bersinergi, itu tak ada masalah. Yang penting jelas bahwa yang diberi tempat adalah orang yang benar punya kapasitas bukan karena politik," tambahnya.
Selain itu, Sahruddin Said juga menyampaikan bahwa pemangkasan tenaga kontrak menjadi hal yang wajar. Hal ini untuk mengurangi pegawai yang tidak efektif dan hanya menjadi beban anggaran pemerintah.
Baca Juga : Ketua DPRD Makassar Bacakan Sejarah di Peringatan Hari Jadi Kota Makassar
"Tentang pemotongan tenaga kontrak saya sepakat. Kita tahu bahwa banyak tenaga kontrak yang berkerja dengan bagus, akan tetapi lebih banyak yang tidak bekerja. Makanya saya sepakat. Ini pakai anggaran yang luar biasa setiap tahun," sebutnya.
Selain itu, pemangkasan tenaga kontrak ini juga diharapkan akan menghilangkan pegawai yang masuk kantor hanya untuk bermain-main. Tindakan itu, kata dia, tidak beretika bagi pegawai yang digaji dengan negara.
"Misalnya ketika kita urus sesuatu, yang pakaian dinas banyak yang main game. Main game itu biasa, tapi apakah itu dibolehkan dalam ruangan saat sementara jam kerja. Apakah itu beretika dilakukan dalam ruang kerja. Itu kan bukan contoh yang baik untuk masyarakat," bebernya.
Baca Juga : Kadispar Makassar Terima Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Selain itu, pemangkasan tenaga kontrak ini juga diharapkan akan memangkas pegawai yang hanya datang absen pagi lalu menghabiskan jam kerja di warung kopi atau tempat lain.
"Belum jam 12 siang sudah di warkop. Cuma datang absen pagi lalu ke warkop sementara tiap bulan terima gaji. Itu kan merugikan Kota Makassar dan orang lain karena banyak yang mau kerja. Banyak yang butuh pekerjaan sementara yang diberikan kesempatan tidak mengerjakan sesuai dengan yang seharusnya," terangnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyebut akan melakukan pemangkasan tenaga kontrak dari 8.000 orang menjadi 5000 orang. Dia juga akan merombak struktur pemerintahan dimulai dari camat hingga lurah yang akan dilakukan secara bertahap mulai dari eselon III lalu eselon II.
Baca Juga : DPRD Makassar Melakukan RDP Terkait Keberadaan Mie Gacoan Alauddin
"Jadi dimulai dari eselon III. Kita punya Program Makassar Recover kan per wilayah. Ada camat, lurah, RT/RW. Saya ke Kemendagri sebentar," kata Danny beberapa waktu lalu.
