RAKYATKU.COM - Kelihatannya sepele. Pembongkaran median Jalan Dr Sam Ratulangi Bulukumba. Siapa sangka ternyata berkonsekuensi besar.
Rupanya pembongkaran median jalan itu atas permintaan pengusaha, Haji Hamzah. Median jalan yang dibongkar berlokasi di depan SPBU miliknya.
Pembongkaran itu memicu polemik. Sejumlah anggota DPRD Bulukumba protes. Menariknya, legislator dari partai pengusung Bupati-Wakil Bupati, Andi Muchtar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf yang paling keras.
Baca Juga : Berperan Aktif Mendukung Program Kekayaan Intelektual, Gubernur Sulsel Terima Penghargaan dari Menkumham
Itu terlihat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Bulukumba, Senin (19/4/2021).
"Saya selaku anggota DPRD dari partai yang mengusungnya mempunyai tanggung jawab moril. Apalagi ini menjadi aspirasi masyarakat. Ini Pak Bupati tidak konsisten. Saya tanyakan Pak Bupati ini melukai kami di DPRD, tapi saat itu Pak Bupati bilang saya tidak tahu soal itu," ungkap legislator dari Partai Gerindra, Muh Bhakti.
Belakangan, lanjut ketua Komisi D itu, muncul komentar bupati Bulukumba di salah satu media bahwa dia yang memerintahkan Dinas Perhubungan untuk memindahkan median jalan tersebut.
Baca Juga : Kunjungi Bulukumba, Mentan SYL Dorong Budidaya Padi IP400
"Ini kan membingungkan. Baru di awal pemerintahannya begini. Bagaimana bisa terbangun harmonisasi kalau DPRD tidak dianggap," tambah Bhakti.
Legislator PKS, Andi Ahyar ikut bersuara. "Partai saya bagian dari pengusung bupati. Tak elok kalau dibiarkan begitu saja. Kami hadir untuk mengontrol dan itu menjadi tanggung jawab kami kepada masyarakat, tapi tolong hargai kami di DPRD," katanya.
Menurutnya, pembongkaran median jalan yang tidak terkomunikasi dengan baik menjadi bukti komunikasi bupati dengan DPRD kurang harmonis dan seakan menyepelekan fungsi dan tugas DPRD.
Baca Juga : Diam-Diam Pindah Partai, Legislator Berkarya DPRD Bulukumba Bakal Kehilangan Kursi
"Ini tak baik untuk ke depannya. Saya kira bupati akan sulit menjalankan visi misi dan programnya jika caranya begini," tambah Akhyar.
Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal menganggap pemerintah daerah lebih mendengar pengusaha dibandingkan DPRD. Buktinya, permintaan pengusaha untuk membongkar median jalan langsung dieksekusi.
"Dibanding yang kita minta ke Dishub hapus zona merah. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Beda dengan si pengusaha ini, minta pembongkaran langsung dibongkar. Ini menjadi bukti kami di DPRD tidak dihargai," tegasnya.
