RAKYATKU.COM - Komisi D Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel melakukan rapat kerja daram rangka monitoring dan koordinasi APBD 2021 bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulsel.
Rapat kerja yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi D, Gedung DPRD Sulsel, Kamis (18/2/2021), tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Fadriaty AS, dengan dihadiri Kepala Dinas PUPR Sulsel, Rudy Djamaluddin, beserta anggota Komisi D DPRD Sulsel.
Dalam rapat tersebut, Rudy, menyebutkan bahwa dibutuhkan tambahan anggaran untuk meningkatkan status jalan menjadi mantap.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Kunjungan ke Barru, Dorong Pemanfaatan Bantuan Pertanian
Rudy menuturkan, usulan tersebut masuk di APBD pokok 2021. Hanya, ada keterbatasan prediksi pendapatan dan sebagainya oleh Bappeda.
“Sehingga alokasi anggaran yang turun di Dinas Marga itu sangat terbatas. Jadi, ini sebenarnya rencana sudah ada semua di usulan kami di Bappeda,” paparnya.
Untuk itu, kata Rudy, diharapkan ada tambahan anggaran dan support-support yang lain sehingga memungkinkan PUPR bisa mendapatkan alokasi anggaran.
Baca Juga : Ian Latanro Salurkan 12 Ribu Bibit Durian Musang King di Enrekang
“Sebagaimana yang kami sudah laporkan ke Bapak Sekretaris Daerah per tanggal 21 Januari 2021,” sebutnya.
Kebutuhan tambahan anggaran tersebut ditanggapi oleh Fadriaty. Dia menanyakan kapan tambahan anggaran tersebut diusulkan.
“Jadi ada tadi bahasannya Pak Kadis bahwa masih butuh anggaran atau mau meminta anggaran kurang lebih Rp530 miliar sehingga kondisi jalan kita bisa mencai 70 persen status mantap. Itu mau diusulkan di 2022 atau masih di 2021 melalui parsial nantinya?" tanya Fadriaty.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Sarankan Siswa SLTA di Barru Cerdas Pilih Siaran
Selain itu, Fadriaty juga menanyakan proses lelang proyek di Dinas PUPR yang dinilainya selalu mengalami keterlambatan. Padahal, kata politisi Partai Demokrat tersebut, proses lelang yang ada di Dinas PUPR diharapkan bisa dipercepat agar di akhir tahun semua bisa selesai.
“Jangan kayak kemarin, ada uang kita, tapi masyarakat menilai cappu ni atau ndak ada anggarannya provinsi. Supaya harapan dari Gubernur Sulsel dan masyarakat bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Menanggapi hal itu, Rudy mengungkapkan kendala yakni program yang sudah direncanakan dari awal dan sudah siapkan semua detail engineering design (DED) untuk masuk program 2021 tetapi dalam pembahasan banyak lagi masuk aspirasi.
Baca Juga : Ketua DPRD Sulsel Kembali Salurkan Bantuan Handtraktor untuk Petani di Barru
“Termasuk dana hibah yang perencananya belum ada sehingga kita harus masuk dulu tahap perencanaan di 2021 sehingga lelang fisiknya itu mundur, itu banyak terjadi juga,” jelasnya.
Sebagai upaya mengambil langkah cepat, maka Dinas PUPR sudah menyiapkan namanya tim perencana. Jadi, tidak perlu lagi lelang dan ini untuk penangan jalan-jalan yang rusak.
“Jadi, ini untuk mengakali jalan-jalan yang tiba-tiba harus ditangani dan belum ada perencanaannya,” katanya.
