RAKYATKU.COM - Pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwali) Makassar telah selesai. Pasangan M Ramdhan Pomanto-Fatmawati jadi pemenangan.
Pesta pemilihan yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, berjalan dengan aman dan tenteram. Biar begitu, target partisipasi pemilih
tidak tercapai. Di awal, KPU Makassar menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 77,5 persen.
Komisioner KPU Makassar, Endang Sari, mengatakan banyak hal yang menjadi faktor partisipasi tidak mencapai target. "Ada banyak faktor. Dari evaluasi kemarin sudah terurai persoalan-persoalan yang dihadapi di tiap kelurahan," kata Endang, Senin (28/12/2020).
Baca Juga : Jelang Pemilu 2024, KPU Makassar Gelar Simulasi Tahapan Pemilu dan Pemantapan Aplikasi SIREKAP
Dilaksanakan di situasi pendemi, salah satu yang menjadi kendala target partisipasi Pilwali Makassar tidak tercapai.
"Faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat distribusi C pemberitahuan. Banyak TPS yang rubuh karena hujan turun pada saat subuh hari di hari pemilihan. Lokasi TPS harus dibuat lebih akurat. Regulasi yang ada khususnya di PKPU 18 yg mensyaratkan KTP-el/suket sebagai alat verifikasi C pemberitahuan menyebabkan banyak warga yang tidak bawa KTP-el dan hanya bawa C pemberitahuan pulang dan tidak menggunakan hak pilihnya," bebernya.
Selain itu, banyak warga yang sudah tidak diketahui alamatnya sehingga C pemberitahuan tidak bisa didistribusi. "Perekaman KTP-el tidak maksimal karena situasi pandemi sehingga tidak boleh ada penumpukan warga dalam jumlah baynya di satu tempat," tambahnya.
Baca Juga : PPK Biringkanaya dan PPS Kelurahan Sudiang Raya Sosialisasi Pemilu 2024 di Sekolah
Selain itu, lanjut Endang, pada rapat koordinasi kemarin, tiap PPK mempresentasikan kendala yang dihadapi di wilayah masing-masing. Segingga masalah tiap kelurahan bisa terurai.
"Dari presentasi kemarin ada dua kelurahan yang partisipasinya di atas 80% yaitu Lelurahan Lakkang di Kecamatan Tallo 89% dan Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkanaya 81%. Walau memang dua kelurahan itu jumlah DPT-nya lebih kecil dibandingkan kelurahan yang lain," bebernya.
Namun demikian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar, Farid Wajdi, mengungkapkan partisipasi pemilihan meningkat apabila dibandingkan pilwali sebelumnya.
Baca Juga : KPU Makassar Lakukan Pencermatan DCT Saat Mati Lampu
Farid menjelaskan, pada pilkada 2013 partisipasi pemilih sebesar 58,9 persen, sedangkan pada pilkada 2018 sebesar 57,2 persen. Sementara itu, pilkada 2020 sebesar 59,6 persen.
Jika dibandingkan dengan partisipasi pilkada yang tertinggi berada pada tahun 2013 itu meningkat 0,7 persen. Namun, jika dibandingkan dengan partispasi pilkada 2020 dengan pilkada yang terkahir 2018 meningkat 2,4 persen.
"Kalau kita membandingkan dengan pilkada yang terakhir, secara singkat sebenarnya itu adalah persentase partisipasi tertinggi semenjak kita melaksanakan pilkada," ungkapnya.
Baca Juga : KPU Makassar Tetapkan DCS Bacaleg DPRD Makassar, 64 Tidak Memenuhi Syarat
Kenaikan partisiapi itu, kata Farid, karena banyak variabel. Seperti pihak penyelenggara, masyarakat, dan calon yang akan dipilih menjadi faktor pergerakan partisipasi masyarakat.
Pilkada tahun ini menjadi bekal untuk pilkada selanjutnya. Namun, Farid mengatakan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara tetap perlu ditingkatkan.
"Ini menjadi modal untuk pilkada selanjutnya. Tapi, secara umum untuk kebijakan teknis pilkada itu akan berubah dan perubahan itu butuh penyesuaian skill. Itu berarti kita butuh upgrade SDM semoga pilkada berikutnya berjalan baik dan aman," sebut mantan penggiat antikorupsi ACC Sulawesi tersebut.
