RAKYATKU.COM - Pemerintah harus mengucurkan tambahan anggaran untuk pilkada. Tidak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp5 triliun.
"Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD dalam webinar bertajuk "Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal" pada Sabtu (5/9/2020).
Mahfud MD mengatakan, protokol kesehatan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dalam pelaksanakan Pilkada 2020.
Baca Juga : 11 Maret, PPP Wajo Buka Pendaftaran Calon Bupati
Anggaran tambahan Rp5 triliun itu akan digunakan untuk membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
Dia menjelaskan, ada serangkaian protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Pertama, jumlah pemilih di TPS dikurangi. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kerumunan di TPS karena jumlah pemilih terlalu banyak. Kedua, pelaksanaan pencoblosan dilakukan sesuai jadwal.
"Jadi pencoblosan ditentukan jamnya ya. Setiap warga ada jadwalnya sehingga tak ada yang berdesak-desakan," ucap Mahfud.
Baca Juga : Pakar HTN: Pilpres Satu Putaran Sulit Terwujud
Ketiga, setiap petugas TPS sudah dilengkapi APD. Keempat, seluruh pemilih nantinya diberikan sarung tangan.
"Digunakan saat memilih ya, selesai mencoblos nanti sarung tangannya dibuang, disediakan tempat untuk itu," tutur Mahfud.
"Tentu saja tetap harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Nanti di TPS disediakan tempat cuci tangan dan disediakan juga tenaga medis. Kalau sewaktu-waktu diperlukan bisa ditangani oleh mereka," kata dia.
Baca Juga : Strategi Ganjar-Mahfud Cegah "akal-akalan" di TPS
