RAKYATKU.COM - Pejabat keamanan Lebanon memperingatkan perdana menteri dan presiden bulan lalu bahwa 2.750 ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Beirut menimbulkan risiko keamanan dan dapat menghancurkan ibu kota jika meledak. Hal itu terungkap dari sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters dan sumber keamanan senior.
Sebuah laporan oleh Direktorat Jenderal Keamanan Negara tentang peristiwa yang mengarah ke ledakan termasuk referensi ke surat pribadi yang dikirim kepada Presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab pada 20 Juli.
Baca Juga : Penembakan saat Pemakaman di Kamp Pengungsi Palestina, 3 Anggota Hamas Tewas
Meskipun isi surat itu tidak ada dalam laporan yang dilihat oleh Reuters, seorang pejabat senior keamanan mengatakan bahwa surat itu meringkas temuan penyelidikan yudisial yang diluncurkan pada Januari yang menyimpulkan bahan kimia perlu diamankan segera.
Laporan keamanan negara, yang mengkonfirmasi korespondensi dengan presiden dan perdana menteri sebelumnya belum dilaporkan.
"Ada bahaya bahwa bahan ini, jika dicuri, dapat digunakan dalam serangan teroris," kata pejabat itu kepada Reuters seperti dilansir Selasa (11/8).
Baca Juga : BBM Langka Picu Kekerasan di Lebanon: Adu Jotos, Pakai Senjata Api, hingga Lempar Granat
"Di akhir penyelidikan, Jaksa Agung (Ghassan) Oweidat menyiapkan laporan akhir yang dikirim ke pihak berwenang," katanya, mengacu pada surat yang dikirim ke perdana menteri dan presiden oleh Direktorat Jenderal Keamanan Negara, yang mengawasi keamanan pelabuhan.
"Saya memperingatkan mereka bahwa ini bisa menghancurkan Beirut jika meledak," kata pejabat itu, yang terlibat dalam penulisan surat itu dan menolak disebutkan namanya.
Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi deskripsi surat itu. Kantor perdana menteri dan kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar tentang surat 20 Juli itu. Demikian juga Jaksa Agung tidak menanggapi permintaan komentar.
Baca Juga : Foto "Bayi Ajaib" dari Ruang Bersalin, Lahir di Tengah Ledakan Dahsyat di Beirut
Surat peringatan itu jika kemudian terbukti benar dapat memicu kecaman lebih lanjut dan kemarahan publik bahwa ledakan itu hanyalah contoh terbaru, jika bukan yang paling dramatis, dari kelalaian pemerintah dan korupsi yang telah mendorong Lebanon ke keruntuhan ekonomi.
Ketika protes atas ledakan berkecamuk di Lebanon pada hari Senin, pemerintah PM Diab mengundurkan diri, meskipun akan tetap sebagai pemerintahan sementara sampai kabinet baru terbentuk.
Pembangunan kembali Beirut saja diperkirakan menelan biaya hingga USD15 miliar, di negara yang sudah secara efektif bangkrut dengan total kerugian sistem perbankan melebihi USD100 miliar.
Baca Juga : Sepekan Setelah Ledakan Beirut, PM Lebanon dan Seluruh Menteri Mundur Massal
Presiden Aoun pekan lalu membenarkan bahwa dia telah mendapat informasi tentang materi tersebut. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia telah mengarahkan sekretaris jenderal dewan pertahanan tertinggi, kelompok payung dari badan keamanan dan militer Lebanon yang diketuai oleh presiden, untuk "melakukan apa yang diperlukan".
"(Dinas keamanan negara) mengatakan itu berbahaya. Saya tidak bertanggung jawab! Saya tidak tahu di mana itu diletakkan dan saya tidak tahu betapa berbahayanya itu. Saya tidak memiliki kewenangan untuk menangani pelabuhan secara langsung. Ada hierarki dan semua yang tahu seharusnya tahu tugas mereka untuk melakukan yang diperlukan," kata Aoun.
Banyak pertanyaan tetap mengenai mengapa pengiriman amonium nitrat berlabuh di Beirut pada akhir 2013. Yang lebih membingungkan adalah mengapa begitu banyak bahan berbahaya, yang digunakan dalam bom dan pupuk, dibiarkan tetap di sana begitu lama.
Baca Juga : Tiga Tahun Tunda Menikah, Ini Video Detik-Detik Pasangan Pengantin Selamat dari Ledakan Dahsyat di Beirut
Surat yang dikirim ke presiden dan perdana menteri Lebanon itu menyusul serangkaian memo dan surat yang dikirim ke pengadilan negara itu selama enam tahun sebelumnya oleh pejabat pelabuhan, bea cukai dan keamanan, berulang kali mendesak hakim untuk memerintahkan penghapusan amonium nitrat dari posisinya begitu dekat. ke pusat kota.
Laporan Direktorat Jenderal Keamanan Negara yang dilihat oleh Reuters mengatakan banyak permintaan telah diajukan, tanpa memberikan jumlah pastinya. Dikatakan departemen manifes pelabuhan mengirim beberapa permintaan tertulis ke direktorat bea cukai hingga 2016 meminta mereka memanggil hakim untuk memerintahkan material segera diekspor kembali.
"Namun hingga saat ini belum ada keputusan yang dikeluarkan atas masalah ini. Setelah berkonsultasi dengan salah satu ahli kimia kami, ahli tersebut memastikan bahwa bahan ini berbahaya dan digunakan untuk menghasilkan bahan peledak," kata laporan Direktorat Jenderal Keamanan Negara.
Baca Juga : Tiga Tahun Tunda Menikah, Ini Video Detik-Detik Pasangan Pengantin Selamat dari Ledakan Dahsyat di Beirut
sumber: merdeka.com
