RAKYATKU.COM - Rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), misalnya, mendukung penerapan PSBB di Kota Makassar sebagai salah satu metode untuk memutus rantai penyebaran corona virus.
Namun, mereka mengingatkan pemerintah harus tanggap terhadap dampak dari pembatasan tersebut. Khususnya kemampuan warga terhadap kebutuhan pangan.
"Kami dari DPW PSI Sulsel mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk memperhatikan pangan rakyat dalam masa PSBB di Kota Makassar," ungkap Fadli Noor, ketua PSI Sulsel.
Sebelum penerapan PSBB, Pemkot Makassar telah mengeluarkan imbauan pembatasan aktivitas yang berdampak pada mandeknya roda ekonomi yang membuat banyak warga kehilangan pendapatan.
PSBB ini makin membuat aktivitas ekonomi nyaris lumpuh sehingga warga miskin cenderung bertambah banyak.
"Data TNP2K pada 2019 menunjukkan 228.091 jiwa penduduk Kota Makassar yang miskin dan rentan miskin. Di masa wabah Covid-19 ini jumlah warga miskin tentu lebih besar lagi," ungkapnya.
PSI mendesak pemerintah untuk menyediakan bantuan sosial bagi warga tak mampu, dengan bekerja sama dengan aparat kelurahan bekerja sama dengan LPM dan RT/RW melakukan identifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima bansos.
"Kami minta pemerintah melakukan transparansi data penerima bansos secara online seperti yang dilakukan Pemkot Bekasi pada laman web http://bansoscovid19.bekasikota.go.id," jelasnya.
Selain itu, pihaknya meminta warga yang merasa tidak terdata dapat melaporkan diri untuk diverifikasi dan didaftarkan jika memenuhi syarat.
Pemerintah juga harus terus membuka diri untuk menerima input dari seluruh elemen masyarakat agar tercipta partisipasi publik.
"Umumkan secara terbuka tata kelola anggaran bansos. Transparansi pengelolaan bansos ini akan membangun empati swasta untuk turut berpartisipasi karena akuntabilitas pengelolaan program," ungkapnya.
