RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kisruh penyewaan puluhan pedagang Pasar Butung dengan Pihak KSU Bina Duta membuat Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya mengambil langkah tegas.
PD Pasar Makassar Raya membuka segel los pedagang yang dilakukan oleh pihak KSU Bina Duta. Pembukaan penyegelan ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Syafrullah bersama tim hukum dan Satpol PP Kota Makassar.
Sebelum pembukaan segel yang dilakukan, Syafrullah melakukan rapat dengan pengurus KSU Bina Batu dengan Ketua Asosiasi PD Pasar Butung di Kantor KSU Bina Duta, Gedung Pasar Butung, Minggu (5/5/2019).
Penyegelan yang dilakukan KSU Bina Duta menyebabkan puluhan los milik pedagang menjadi lumpuh. Adapun persoalan antara pihak KSU dan para pedagang diakibatkan adanya persoalan komitmen sewa menyewa antara pedagang dan pengelola Koperasi Bina Duta.
Diketahui dalam kontrak kerja sama pengelolaan, kedudukan hukum KSU Bina Duta tidak tertuang dalam perjanjian hukum sebagai pengelola, melainkan perjanjian kontrak kerjasama tersebut antara PT Haji La Tunrung dengan Pemkot Makassar.
Menurut Dirut PD Pasar Makassar Raya, Syafrullah, penyegelan yang dilakukan oleh pihak KSU Bina Duta tidak boleh dilakukan. Pasalnya pada perjanjian kontrak yang dilakukan oleh Pemkot Makassar, itu bukan dengan KSU Bina Duta tetapi perjanjian kerjasama pengelolaanya dengan pihak PT Haji La Tunrung.
"Yang pertama KSU Bina Duta tidak berada pada konsep perjanjian hukum kerjasama pengelolaan dengan Pemkot tetapi dengan PT Haji La Tunrung, secara hukum KSU Bina Duta tidak punya ikatan hukum dengan Pemkot Makassar," jelas Syafrullah.
Lanjut dia, perjanjian kerjasama dengan PT Haji La Tunrung sudah diputuskan akibat adanya perjanjian kerjasama bersyarat yang tidak dipenuhi. Yang pertama adalah hasil audit BPKP pada tahun 2016, dimana pihak PT Haji La Tunrung telah merugikan Pemkot Makassar senilai kurang lebih Rp3 miliar, sehingga Pemkot Makassar melakukan pemutusan sepihak.
"Jadi sejak tahun 2012 pihak PT. Haji La Tunrung tidak pernah membayarkan kewajibannya kepada Pemkot Makasaar Rp. 30.750.000 perbulan sejak 2012 sampai tahun ini 2019, itulah kemudian menjadi dasar hukum pemutusan sepihak karena ingkar dalam perjanjian tersebut, penguatan pemutusan sepihak tersebut adalah adanya point perjanjian yang menjelaskan dan secara fakta, PT. Haji La Tunrung melakukan pelanggaran atas perjanjian hukum tersebut, jadi unsurnya terpenuhi untuk pemutusan sepihak, " kata Bang Roel.
PD. Pasar Makassar Raya meminta kepada KSU Bina Duta untuk segera membuka segel terhadap los - los yang dianggap bersoal dengan pihak KSU Bina Duta soal utang piutang, menurut Dirut Syafrullah, kisruh itu tidak ada hubungannya dengan Pemkot Makassar.
"Kita tetap buka, jika penyegelan itu dilakukan karena soal sewa menyewa los antara pedagang dengan KSU Bina Duta itu urusan mereka, pemkot tidak punya hubungan soal utang piutang, yang ada itu segelnya harus dibuka dan biarkan para pedagang beraktivitas, soal utang piutang itu persoalan mereka bukan dengan pemerintah, " tegas Bang Roel.
Sementara Menurut Ardy Ketua KSU Bina Datu, penyegelan yang dilakukan oleh pihaknya, karena merasa dirugikan dengan sikap dari 900 an penyewa los ada 12 orang diantaranya yang tidak menyetorkan biaya sewa los dengan total nilai sewa 1,6 milliar yang tidak terbayarkan.
"Pihak kami dirugikan 1,6 milliar akibat ada 12 orang yang tidak bayar biaya sewa, makanya kami segel, " ungkap Andry dihadapan Dirut Syafrullah dan Ketua Asosiasi Pasar Butung.
Dari keterangan pernyataan Ketua KSU Bina Datu terkait kerugian yang dialami tersebut mendapatkan bantahan dari Konsultan Hukum PD Pasar Makassar Raya, Muh. Syahban Munawir.
"Kalau dikatakan rugi, harusnya KSU Bina Duta selesaikan secara internal dengan para penyewa tersebut, bukan kemudian melakukan penyegelan, sebab secara hukum KSU Bina Duta tidak berkompoten melakukan upaya apapun baik melakukan penagihan apalagi melakukan penyegelan, untuk utang piutang yang terjadi sebelum pemutusan kontrak dengan PT. Haji La Tunrung, silakan mereka selesaikan, karena sejak pemutusan itu dikeluarkan oleh Pemkot Makassar, PT. Haji La Tunrung bukan siapa - siapa lagi diatas Pasar Butung, apalagi KSU Bina Duta yang tidak punya ikatan hukum dengan Pemkot Makassar," jelasnya
Pertemuan PD Pasar Makassar Raya dengan pihak KSU Bina Duta yang disaksikan oleh Ketua Asosiasi Pasar Butung dengan menghadirkan salah satu pedagang yang menjadi korban penyegelan mendengar keterangannya.
"Begini, kita itu bingung mau bayar sama siapa, kalau mau bayar sama KSU Bina Duta apa dasarnya dan siapa yang sah untuk ditempati membayar, sebab pengelola KSU Bina Duta yang sekarang tidak jelas legalitasnya, itu alasan kami, " kata salah satu pedagang dalam rapat tersebut.
Sehingga Dirut Syafrullah menghimbau kepada seluruh pedagang Pasar Butung untuk tidak membayarkan perpanjangan biaya sewa menyewa los kepada pihak manapun termasuk kepada KSU Bina Duta.
