RAKYATKU.COM,JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin prihatin dengan isu keagamaan yang diusung kubu pasangan capres-cawapres.
Salah satunya soal penyebutan khilafah. Mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu menganggap penyebutan "khilafah" merupakan bentuk politisasi agama yang cenderung menjelekkan.
Menurut Din Syamsuddin, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, tetapi khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam. Manusia mengemban misi menjadi wakil Tuhan di bumi atau khalifatullah fil ardhi.
Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila, lanjutnya, identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila. Padahal, sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai darul ahdi was syahadah atau negara kesepakatan dan kesaksian.
"Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan bisa menyinggung perasaan umat Islam," sebut Din.
Ketua dewan pertimbangan MUI Pusat itu menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi. Sikap ini berbahaya karena dapat menciptakan perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.
Karena itu, MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai.
"Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban," ucapnya.
