Urgensi Konsorsium Kampus: Mengurai Kemiskinan dan Menguji Relevansi Pendidikan Tinggi di Tengah Perubahan Global

JAKARTA — Di tengah dinamika pembangunan Nasional dan transisi kebijakan pendidikan yang tengah bergulir, dunia perguruan tinggi di Indonesia dituntut untuk melakukan transformasi mendasar. Ketua Umum DPP Indonesian Intellectual Society sekaligus Wakil Rektor I Universitas Patria Artha, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH, menyoroti pentingnya perubahan paradigma tata kelola kampus agar mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat, mulai dari ketimpangan kualitas, pengangguran intelektual, hingga target pengentasan kemiskinan Nasional.

Pernyataan ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah pusat, khususnya dalam perumusan kebijakan dan rancangan Undang-Undang tentang sistem pendidikan Nasional ( RUU Sisdiknas), agar regulasi yang lahir benar-benar berakar dari realitas lapangan.

Egosentrisme Kampus dan Solusi Konsorsium

Affandy menilai bahwa selama ini perguruan tinggi di Indonesia cenderung berjalan sendiri-sendiri (silo mentality). Padahal, potensi sumber daya dan kepakaran yang tersebar di berbagai kampus sangat besar jika diintegrasikan ke dalam sebuah ekosistem kolaboratif.

"Kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri. Sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing," ujar Affandy.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), dari total 2.839 perguruan tinggi di Indonesia, terdapat 176 kampus terakreditasi Unggul, 823 Baik Sekali, dan 1.458 Baik. Melalui pembentukan konsorsium, kampus-kampus dengan kapasitas yang beragam ini dapat saling melengkapi—memadukan keunggulan masing-masing institusi untuk memperkuat Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam aspek pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Menghubungkan Pendidikan dengan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Kritik tajam turut diarahkan pada relevansi lulusan perguruan tinggi terhadap masalah sosial-ekonomi bangsa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 mencatat tingkat kemiskinan nasional berada di angka 8,25 persen (sekitar 23,35 juta jiwa) dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen (sekitar 7,28 juta jiwa). Pemerintah sendiri mematok target ambisius: penurunan kemiskinan menjadi 5 persen pada 2029 dan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026.

Namun, angka-angka tersebut tidak berdiri sendiri. Affandy memaparkan data struktural yang menunjukkan korelasi erat antara tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan kerentanan ekonomi:

1.25 dari 100 kepala keluarga miskin tidak tamat SD.

2.38 dipimpin oleh lulusan SD.

3.18 dipimpin oleh lulusan SMP.

4.17 dipimpin oleh lulusan SMA.

5.2 rumah tangga miskin dipimpin oleh lulusan perguruan tinggi.

Sementara itu, data BPS 2026 juga mencatat fenomena pengangguran terdidik, di mana sekitar 1,01 juta orang atau 9,01 persen sarjana di Indonesia belum terserap di dunia kerja. Menurut Affandy, persoalan ini tidak semata-mata kesalahan individu, melainkan refleksi dari sistem pendidikan tinggi yang kerap lambat merespons kebutuhan zaman.

Tantangan Relevansi dan Perubahan Global

Tiga isu klasik pendidikan tinggi—mutu, akses, dan relevansi—kembali ditegaskan harus menjadi fokus utama, dengan penekanan khusus pada aspek relevansi.

"Dunia sudah berubah, apa yang ada di luar sudah berubah, dan berubahnya lebih cepat dari sistem yang kita miliki. Tapi kalau kita masih mengidolakan sistem yang kita miliki, maka sebenarnya kita telah berjalan mundur," tegas Affandy. Ia menambahkan, kegagalan institusi pendidikan dalam membaca perubahan sosial akan menjadikan kampus sekadar korban dari problematika kehidupan sosial itu sendiri, alih-alih menjadi agen solutif.

Pandangan ini sejalan dengan enam mandat Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi nasional: mulai dari mencetak sumber daya manusia yang unggul, memperkuat penguasaan sains dan teknologi, menggenjot riset dan hilirisasi industri, hingga menghadirkan solusi konkret bagi persoalan masyarakat.

Gagasan konsorsium dan evaluasi mendalam terhadap ekosistem pendidikan tinggi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan krusial bagi pemangku kebijakan di pusat dalam merancang regulasi pendidikan masa depan yang lebih adaptif dan berdampak nyata.