RAKYATKU.COM, WAJO - Bupati Wajo Andi Rosman menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Wajo atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sejumlah isu dibahas, mulai dari infrastruktur, pertanian hingga penanganan kemiskinan dan stunting.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Ranperda Perubahan APBD 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Wajo, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Wajo Firmansyah Perkesi didampingi Wakil Ketua I DPRD Wajo Andi Merly Iswita dan Wakil Ketua II DPRD Wajo Andi Muhammad Rasyadi. Hadir pula unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat dan lurah se-Kabupaten Wajo.
Baca Juga : Bupati Wajo Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tancung dan SMA 3 Wajo
Dalam penyampaiannya, Andi Rosman merespons berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Beberapa di antaranya menyangkut pendapatan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, pelayanan publik, mitigasi bencana, kemiskinan, stunting, pengangguran hingga peningkatan sumber daya manusia.
Terkait pembangunan infrastruktur, Pemkab Wajo mencatat sebanyak 4.785 paket pekerjaan telah terikat kontrak dengan nilai Rp 155,045 miliar. Nilai tersebut mencapai sekitar 51,16 persen dari total anggaran sebesar Rp 358,042 miliar.
"Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, kami telah memerintahkan KPA/PPK segera menyusun dokumen pengadaan dan berkonsultasi apabila terdapat kendala," kata Andi Rosman.
Baca Juga : Pemeriksaan BPK Berlangsung 30 Hari, Bupati Wajo Harap Kinerja PDAM Semakin Profesional
Di sektor pertanian, Pemkab Wajo mendorong optimalisasi produksi gabah, pembangunan serta normalisasi saluran air. Pemerintah juga mendorong pengembangan sejumlah komoditas perkebunan, seperti sawit, kakao, kelapa dalam dan pala.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak El Nino dan potensi kekeringan yang dapat memengaruhi sektor pertanian.
Sementara itu, di bidang pelayanan publik, pemerintah daerah terus mendorong integrasi layanan berbasis mobile. Kebijakan tersebut diharapkan memudahkan masyarakat mengakses sejumlah layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.
Baca Juga : Bupati Wajo Lantik 81 ASN, Tekankan Jabatan sebagai Amanah
Untuk menghadapi potensi bencana, Pemkab Wajo telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta angin kencang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Wajo juga merencanakan penyaluran bantuan air bersih untuk 57 desa yang membutuhkan.
Dalam Perubahan APBD 2026, pemerintah daerah turut memprioritaskan sejumlah program yang berkaitan langsung dengan persoalan sosial masyarakat.
Baca Juga : Hadapi Sinjai di Laga Perdana, Bupati Wajo Beri Motivasi Tim Sepak Bola Jelang Piala Gubernur Sulsel 2026
Program tersebut meliputi penanganan kemiskinan, percepatan penurunan angka stunting, pengurangan pengangguran serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemkab Wajo juga mendorong peningkatan kompetensi para pencari kerja agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Menutup penyampaiannya, Andi Rosman menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Wajo.
Baca Juga : Bupati Wajo Buka Open House dan MPLS SRT 19 Wajo, Dorong Generasi Berkarakter dan Mandiri
Ia menegaskan sejumlah hal yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan dibahas dalam tahapan rapat berikutnya.
