RAKYATKU.COM, WAJO — Pemerintah Kabupaten Wajo menginisiasi sosialisasi program rumah subsidi layak huni dan berkualitas dengan menggandeng perbankan serta pengembang PT HSB. Kegiatan ini menyasar aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah, hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar lebih mudah mengakses hunian terjangkau.
Sosialisasi yang digelar di Aula Sipakatau Kantor BKPSDM Pemkab Wajo, Selasa (5/5/2026), dihadiri ratusan peserta. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten mewakili Bupati Wajo yang sekaligus membuka acara, Kepala BKPSDM, jajaran SKPD, camat, lurah, APDESI, koordinator wilayah, serta pihak perbankan seperti Bank Negara Indonesia, Bank BPD Syariah, dan Bank Tabungan Negara.
Manajer PT HSB, Andi Ramiz, mengatakan program ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya MBR, untuk memperoleh rumah subsidi yang layak huni dengan kualitas baik namun tetap terjangkau.
Baca Juga : DLH Wajo Wajibkan Developer Kelola Sampah Mandiri, Lima Pengembang Sudah Penuhi Syarat
Ia mendorong ASN, PPPK, serta masyarakat umum di Kabupaten Wajo untuk memanfaatkan peluang tersebut. “Program ini memberikan kemudahan memiliki rumah dengan skema yang ringan dan proses yang dibantu hingga akad,” ujarnya di sela kegiatan.
PT HSB menawarkan perumahan HS Srikaya dan DIA Srikaya Permai yang berlokasi di dalam kota. Skema yang ditawarkan meliputi nol uang muka (DP), bebas biaya notaris, BPHTB, dan administrasi bank, serta cicilan ringan sekitar Rp1 juta per bulan dengan bunga tetap hingga lunas.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo, Dr. Syamsul Bahri, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional penyediaan tiga juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto periode 2025–2029.
Baca Juga : Pemkab Wajo Perkuat Tata Kelola Data Lewat Program Desa/Kelurahan Cantik 2026
Menurut dia, program tersebut bertujuan mengatasi backlog perumahan atau kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan ketersediaan hunian layak, khususnya bagi MBR. “Program ini mencakup pembangunan rumah di pedesaan, perkotaan, hingga kawasan pesisir dengan skema subsidi cicilan bulanan,” katanya.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Untuk periode 2025–2026, ditargetkan sebanyak 14.419 unit rumah subsidi bagi ASN, PPPK, dan pegawai pemerintah dapat terealisasi.
Pemkab Wajo berharap, melalui kolaborasi dengan perbankan dan pengembang, akses kepemilikan rumah bagi ASN dan masyarakat semakin terbuka luas, sekaligus meningkatkan kualitas hunian yang layak dan berkelanjutan di daerah.
