RAKYATKU.COM, MAKASSAR — Gagasan membatasi bahkan menutup operasional ritel modern di sejumlah daerah kembali mencuat dalam diskursus penguatan ekonomi kerakyatan.Namun pendekatan tersebut dinilai bukan solusi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.
Pengamat ekonomi yang juga Ketua Perhimpunan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Boas Singkali, menegaskan bahwa pembangunan koperasi desa harus ditempatkan sebagai upaya menciptakan kekuatan ekonomi baru, bukan melalui eliminasi pelaku usaha yang telah lebih dulu berkontribusi.
Menurut Boas, jaringan ritel modern selama ini telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang memberikan efek berganda. Kehadirannya tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga membuka jalur distribusi bagi produk pelaku UMKM serta menciptakan pusat aktivitas perdagangan baru di daerah.
Baca Juga : Cap Go Meh Makassar 2026, Kolaborasi Lintas Budaya dan Agama
“Ekonomi tidak bisa tumbuh dengan mematikan sektor yang sudah berjalan. Yang dibutuhkan adalah menghadirkan penggerak baru yang mampu bersaing secara sehat,” ujarnya di Makassar, Jumat (27/2/2026).
Kompetisi Sebagai Instrumen Pertumbuhan
Ia menekankan bahwa koperasi desa (Kopdes) harus dibangun dengan paradigma bisnis modern yang kompetitif. Dalam praktik ekonomi, kompetisi justru menjadi faktor yang mendorong inovasi, efisiensi, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Koperasi, kata dia, tidak boleh lagi mengandalkan pendekatan tradisional yang hanya bertumpu pada loyalitas anggota. Untuk bisa bertahan dan berkembang, Kopdes harus mampu menghadirkan produk yang lengkap, harga yang kompetitif, pelayanan yang profesional, serta strategi pemasaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa dari lebih dari 130 ribu koperasi aktif di Indonesia, hanya sekitar 30 persen yang masuk kategori sehat. Fakta ini memperlihatkan bahwa tantangan utama koperasi bukan pada persaingan dengan ritel modern, melainkan pada persoalan tata kelola dan kapasitas manajerial.
“Tanpa standar pengelolaan yang jelas dan SDM yang kompeten, koperasi akan sulit berkembang, meskipun diberikan proteksi pasar,” jelasnya.
Baca Juga : OJK, BPS, dan LPS Pantau Langsung SNLIK 2026 di Sulsel, Pastikan Data Literasi Keuangan Akurat
Persoalan Utama: Permodalan dan Manajemen
Boas mengidentifikasi sejumlah persoalan klasik yang masih membayangi koperasi desa, yakni keterbatasan modal usaha, rendahnya profesionalisme pengelolaan, serta minimnya akses terhadap sumber pembiayaan formal.
Karena itu, jika koperasi benar-benar ingin dijadikan sebagai pilar ekonomi desa, intervensi kebijakan harus difokuskan pada penguatan fundamental usaha. Langkah tersebut antara lain melalui penyediaan akses pendanaan yang berkelanjutan, pelatihan manajemen berbasis bisnis modern, digitalisasi sistem operasional, serta perekrutan tenaga profesional.
Baca Juga : GMTD Gelar Donor Darah Jelang Ramadan, Kumpulkan 95 Kantong dan Perkuat Ketahanan Sosial Masyarakat
Ia menegaskan bahwa koperasi tidak boleh lagi dikelola secara konvensional dan seadanya. Pengelolaan yang berbasis kompetensi menjadi kunci untuk memitigasi risiko usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Membangun Pusat Konsumsi di Desa
Lebih jauh, Boas menyebut indikator keberhasilan koperasi desa adalah terciptanya kemandirian ekonomi lokal. Ketika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi di wilayahnya sendiri, maka perputaran uang tidak lagi terpusat di kota.
Baca Juga : Mercure Nexa Pettarani Tawarkan Paket Buka Puasa dengan 100an Menu setiap Hari
Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan daya beli, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat struktur ekonomi desa secara menyeluruh. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya, jika pusat konsumsi bergeser ke desa, dampaknya akan sangat signifikan.
“Ekonomi desa akan hidup ketika masyarakat tidak lagi bergantung pada kota untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Strategi Ekspansi dan Integrasi Jaringan
Baca Juga : Mercure Nexa Pettarani Tawarkan Paket Buka Puasa dengan 100an Menu setiap Hari
Agar mampu bersaing dengan jaringan ritel modern yang memiliki sistem logistik kuat, koperasi desa juga perlu dikembangkan secara terintegrasi dan dalam skala besar. Model ekspansi jaringan dinilai dapat menjadi referensi, dengan tetap menyesuaikan pada karakteristik ekonomi lokal.
Menurutnya, pembukaan unit usaha koperasi secara masif di desa-desa akan mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi baru. Setelah memiliki fondasi yang kuat, koperasi bahkan berpeluang untuk melakukan ekspansi ke wilayah terpencil yang belum tersentuh jaringan distribusi modern.
Dampak Jangka Panjang bagi Ekonomi Daerah
Baca Juga : Mercure Nexa Pettarani Tawarkan Paket Buka Puasa dengan 100an Menu setiap Hari
Boas optimistis bahwa koperasi desa yang dikelola secara profesional akan memberikan dampak luas bagi perekonomian, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok produk lokal, peningkatan inklusi keuangan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi desa dapat berjalan berdampingan dengan keberadaan ritel modern tanpa harus saling meniadakan.
“Yang ingin dicapai adalah pertumbuhan bersama. Koperasi kuat, ritel modern tetap beroperasi, dan masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari keduanya,” tutupnya.
