MAROS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mencatat serapan anggaran sebesar 86 persen hingga akhir November 2025. Angka tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, dalam rapat evaluasi kinerja di Ruang Rapat Bupati, Jumat (28/11/2025).
Davied memaparkan realisasi pendapatan daerah mencapai 80 persen, dan pihaknya optimistis target 96 persen bisa terpenuhi. Sementara itu, realisasi belanja berada di angka 73 persen, namun ditargetkan meningkat hingga 94 persen menjelang akhir tahun.
Ia juga mengungkapkan tiga perangkat daerah dengan serapan terendah. Dinas Perhubungan menempati posisi paling rendah dengan realisasi 30 persen, dipengaruhi kegiatan kontraktual yang baru rampung pada Desember. “Masih tahap pelaksanaan. Kita optimis bisa membayarkan sekitar Rp10 miliar,” jelasnya.
Baca Juga : Wakil Bupati Maros Terima 360 Mahasiswa Unhas Mulai KKN Tematik
Dinas PUTRPP mencatat serapan 47,9 persen, namun dinilai masih berada pada jalur penyelesaian. Adapun Dinas Pendidikan berada di angka 54 persen, dengan banyak kegiatan baru berjalan setelah perubahan anggaran. Sejumlah pekerjaan kecil seperti rehab toilet dan jamban sekolah disebut baru memasuki tahap akhir.
Di sektor pendidikan, Davied juga menyebut ada kegiatan senilai sekitar Rp1 miliar yang tidak berjalan akibat kendala teknis.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengingatkan waktu efektif untuk mengejar target serapan tinggal 20 hari. Ia memberikan peringatan tegas kepada OPD, khususnya Dinas Pendidikan.
Baca Juga : Bupati Maros Ajak Ayah Lebih Terlibat Lewat Gerakan Mengambil Rapor
“Kalau tidak mampu mengelola anggaran, serahkan saja ke OPD lain,” tegasnya. Chaidir menegaskan OPD dengan serapan rendah akan masuk dalam evaluasi internal.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Zainuddin, menjelaskan lambatnya realisasi disebabkan proses teknis yang memerlukan waktu, seperti penilaian desain oleh Dinas PU serta beberapa perencanaan yang harus diulang. Program yang belum berjalan mencakup pembangunan pagar sekolah, rehab rumah guru, dan pembangunan WC.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda. Ada sekitar Rp5 miliar yang harus direkonsiliasi, dan sekitar Rp760 juta dipastikan tidak bisa dijalankan,” tutupnya.
