RAKYATKU. COM, MAKASSAR — Kebijakan pemerintah pusat yang kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memicu reaksi keras dari parlemen lokal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengingatkan bahwa setiap pergeseran harga energi di tingkat pusat selalu membawa efek kejut yang nyata terhadap stabilitas ekonomi di tingkat daerah.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Aswar Rasmin, menyatakan bahwa fungsi pengawasan kepala daerah kini tengah diuji. Pemkot Makassar didesak untuk segera mengambil langkah mitigasi strategis guna memastikan rantai pasok kebutuhan pokok tidak ikut terdistorsi oleh kepanikan pasar akibat naiknya harga Pertamax.
Dilema Kelas Menengah: Beban Baru di Tengah Impitan Ekonomi
Baca Juga : PKS Makassar Jadikan Kurban sebagai Gerakan Pelayanan Sosial dan Penguatan Kepedulian Masyarakat
Aswar Rasmin mengungkapkan, meskipun Pertamax ditujukan untuk segmen masyarakat kelas menengah ke atas, implikasi di lapangan tidak sesederhana itu. Antrean panjang yang mulai mengular di sejumlah SPBU di Makassar menjadi indikator adanya sumbatan distribusi atau kepanikan konsumen (panic buying) yang harus segera diurai.
"Secara kelembagaan, kita tentu menyesalkan kenaikan harga ini karena pasti menambah beban pengeluaran warga. Kita tahu postur anggaran subsidi negara memang besar, tetapi pemerintah daerah harus pasang badan agar masyarakat di daerah tidak terkena imbas ganda: sudah harga naik, waktu produktif mereka habis pula untuk mengantre di SPBU," cetus Aswar Rasmin.
Namun demikian, Aswar memberikan catatan positif atas keputusan pemerintah yang memilih untuk mempertahankan harga Pertalite dan Solar agar tidak naik. Menurutnya, langkah mempertahankan harga dua jenis BBM bersubsidi tersebut sangat krusial untuk menjaga agar sektor transportasi publik dan logistik pangan skala mikro tidak kolaps.
Tuntut Peran Aktif Disperindag Lakukan Penetrasi Pasar
Sektor yang paling dikhawatirkan pasca-kenaikan BBM adalah potensi terjadinya inflasi terselubung akibat spekulasi sepihak oleh para pelaku pasar. Menanggapi potensi risiko tersebut, DPRD Kota Makassar meminta Dinas Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar untuk tidak sekadar menjadi penonton.
Parlemen menuntut adanya pengawasan ketat, monitoring harga harian, serta intervensi langsung berupa penetrasi pasar jika ditemukan gejolak harga komoditas pokok yang tidak wajar di pasar-pasar tradisional.
Baca Juga : DPRD Makassar Ingatkan Prioritas Pendidikan di Tengah Kenaikan Anggaran MHM
"Pemerintah kota harus sigap melihat segala kemungkinan yang terjadi di bawah. Kehadiran pemerintah daerah itu harus dirasakan langsung saat kondisi sulit. Jangan sampai ada kesan pembiaran ketika harga barang lain ikut dinaikkan secara sepihak dengan dalih penyesuaian Pertamax," tegas legislator PKS tersebut.
Dorong Sinergi Lintas Sektor Atasi Efek Domino
DPRD Makassar berharap ada cetak biru (blueprint) koordinasi yang jelas antara Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan dalam sepekan ke depan. Pengaturan regulasi lalu lintas di area SPBU yang macet serta jaminan stabilitas harga pangan harian harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga : MHM Jadi Catatan Pansus LKPJ, DPRD Dorong Tata Kelola Anggaran Lebih Efisien
"Masyarakat saat ini membutuhkan kepastian. Kita di DPRD akan terus mengawal agar fungsi pelayanan publik dan stabilitas ekonomi kota ini tetap berjalan kondusif tanpa harus mengorbankan daya beli masyarakat kecil," kunci Aswar.
