RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar. Mengusung tema “Penguatan Kompetensi SDM dan Ekosistem Digital dalam Implementasi GRC Bank Perekonomian Rakyat di Era Inovasi Keuangan”, kegiatan ini dihadiri lebih dari 600 peserta yang mewakili 1.400 lebih BPR/S di seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, menegaskan forum ini menjadi momentum strategis untuk mengarahkan transformasi industri BPR. Menurutnya, digitalisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa lagi dihindari, termasuk bagi sekitar 1.500 unit BPR yang tersebar di Indonesia.
“Digitalisasi itu keniscayaan. Tidak mungkin lagi kita menghindari teknologi. Yang diperlukan adalah sinergi antara otoritas, asosiasi, dan lembaga sponsor, agar seluruh BPR memiliki layanan yang setara, resilient, dan berdaya saing,” ujarnya.
Tantangan dan Peluang BPR
Dalam paparannya, Tedy menyoroti tantangan utama BPR, mulai dari keterbatasan permodalan hingga kesenjangan kualitas antar-lembaga. Untuk itu, ia menilai perlu adanya sistem bersama agar efisiensi meningkat, sekaligus mendorong penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang lebih kokoh.
Penerapan GRC, menurutnya, akan membantu BPR meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat manajemen risiko, dan memperbesar kontribusi terhadap inklusi keuangan nasional.
“BPR tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sistem bersama akan membuat layanan lebih efisien sekaligus adaptif terhadap regulasi baru,” tegas Tedy.
Kerja Sama Strategis dengan LPS, OJK, dan BI
Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah kerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam membangun Learning Management System (LMS). Melalui platform digital ini, SDM BPR dapat mengakses pelatihan teknis dari mana saja, sehingga kompetensi dapat lebih merata.
Kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga menjadi fokus utama. Dukungan regulator dianggap penting untuk memastikan BPR mampu mengikuti standar teknologi, keamanan siber, serta kebijakan digitalisasi keuangan.
Dorong Konsolidasi Digital
Ketua DPD Perbarindo Sulawesi Selatan–Sulawesi Barat, Ir. Qurani Masiga, menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga daya saing.
“Ekosistem digital yang terintegrasi adalah kebutuhan dasar. BPR dan BPRS harus menghadirkan layanan yang efisien, transparan, dan sesuai regulasi. Langkah ini juga akan mendorong literasi keuangan di masyarakat,” jelas Qurani.
Rakernas di Makassar diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis, termasuk dorongan terhadap konsolidasi sistem digital bersama. Dengan begitu, BPR dapat menghemat biaya implementasi teknologi, namun tetap mampu bersaing secara kualitas di tengah gempuran fintech dan bank besar.
BPR sebagai Pilar Ekonomi Daerah
Sebagai lembaga keuangan mikro, BPR memiliki posisi penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di daerah. Namun, tanpa transformasi digital, BPR berisiko tertinggal dalam kompetisi industri jasa keuangan.
“Rakernas ini bukan hanya forum diskusi, tetapi wadah untuk merumuskan arah kebijakan BPR agar lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” tegas Qurani.
Dengan lebih dari 1.500 BPR di Indonesia, hasil Rakernas 2025 diharapkan memperkuat ekosistem perbankan rakyat agar lebih kokoh, inovatif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan akses keuangan masyarakat di berbagai daerah.
