MAROS - Hingga Mei 2025, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros masih jauh dari harapan. Berdasarkan hasil rapat evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati Maros, Kamis (12/6/2025), diketahui bahwa realisasi PAD baru mencapai Rp113,4 miliar atau sekitar 33,11 persen dari total target tahunan sebesar Rp342,6 miliar.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengakui bahwa serapan PAD masih rendah, namun ia tetap optimistis target tersebut bisa tercapai menjelang akhir tahun
“PAD yang masuk baru 33 persen, dan ini masih tahap pemanasan. Kita akan pacu terus. Saya yakin target ini bisa kita kejar hingga akhir tahun,” tegas Muetazim, mantan Kadis PUTRPP Maros.
Baca Juga : Maros Borong Tiga Penghargaan dari Pemprov Sulsel di Momen HUT RI ke-80
Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti rendahnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru mencapai Rp2,5 miliar dari target Rp40,5 miliar, atau baru 6,38 persen.
Menurut Muetazim, peran camat menjadi kunci dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya PBB. Ia pun meminta agar para camat lebih aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat.
“Kami minta para camat turun langsung. Kalau ada rumah atau tanah yang belum bayar PBB, pasangi saja plang peringatan. Ini bagian dari upaya penegakan,” tegasnya.
Baca Juga : Upacara Hut Ri Ke-80 Di Maros Berlangsung Khidmat Dan Penuh Makna
Muetazim juga mengisyaratkan akan melakukan evaluasi kinerja camat jika target PBB di wilayah masing-masing tidak tercapai.
“Kita berikan target per kecamatan. Kalau tidak tercapai, ya tentu akan ada evaluasi,” ujarnya.
Selain PBB, potensi PAD dari sektor lain turut menjadi sorotan. Beberapa di antaranya adalah retribusi parkir tepi jalan yang dikelola Dinas Perhubungan, pendapatan dari layanan RSUD dr La Palaloi, serta kontribusi dari aktivitas ekonomi di sekitar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
Baca Juga : Bupati Chaidir Syam Dampingi Komisi IV DPR RI Panen Raya di Maros
Wakil bupati menegaskan perlunya langkah strategis lintas OPD untuk menggenjot pendapatan daerah secara berkelanjutan.
