RAKYATKU.COM, PANGKEP - Sebanyak 9.986 peserta BPJS kesehatan atau BPJS PBI yang di biayai melalui APBN di nonaktifkan atau di keluarkan kepesertaannya dari DTKS kementerian sosial.
Kepala dinas sosial Kabupaten Pangkep H Asykur Abu bakar di hubungi Kamis 24/07/2025, mengatakan ini merupakan kebijakan pusat BPJS.
"Ada sekitar 9.986 jiwa masyarakat yang awalnya merupakan penerima bantuan iuran atau PBI yang di biayai APBN di keluarkan, sehingga mereka tidak mendapatkan lagi fakes atau kesehatan gratis," jelasnya.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Pastikan Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran 2025
Mereka juga tidak akan menerima bantuan lainnya, seperti beras, BLT maupun bantuan bantuan sosial lainnya,ada juga sudah aktif kembali.
Saat ini pemda Pangkep juga masih memiliki utang ke BPJS sebesar 11 milyar Rupiah pada tahun 2024- 2025 melalui program UHC.
Dari 156.147 jiwa peserta BPJS PBI APBN dan 70.407 jiwa peserta BPJS PBI APBD dan 25.458 jiwa peserta BPJS mandiri dari 361.791 jiwa penduduk Pangkep.
Baca Juga : Wali Kota Tasming Hamid Pastikan Program BPJS Gratis Berjalan Optimal di Parepare
Sementara peserta BPJS mandiri yang aktif hanya sekitar 9.268 jiwa yang aktif, 14.594 jiwa menunggak iuran dan 1.596 jiwa non aktif dari 25.458 jiwa peserta BPJS mandiri. Penonaktifan BPJS ini berdasarkan pada desil atau statistik penilaian strata kehidupan masyarakat.
"Warga bisa melakukan reaktivasi kembali melalui pemerintah kelurahan dan desa untuk di lakukan verifikasi kembali melalui operator SIKS- NG di kantor lurah desa masing-masing wilayah," tambah Asykur.
"Ada tim yang di kelurahan dan desa dari dinas yang akan membantu verifikasi untuk reaktivasi kembali, kita juga sudah memberi tahu kepada desa lurah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait penonaktifan peserta BPJS kesehatan ini," tutupnya.
Baca Juga : Media Workshop BPJS Kesehatan, Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru
Penonaktifan ini merupakan bagian dari pemuktahiran data DTKS dan DKSEN kementerian sosial yang mengacu pada desil, atau statistik data kategori miskin di masing-masing kabupaten kota.
Kabupaten Pangkep sendiri merupakan kabupaten termiskin pertama di sulsel dengan presentase 12.41 persen warga miskin.
