RAKYATKU.COM,MAKASSAR--Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kota Makassar, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj Fatmawati Rusdi, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
High Level Meeting ini menjadi forum penting dalam membahas berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
Baca Juga : Wapres RI Gandeng Parepare Jadi Lokus Studi Penurunan Stunting di Perkotaan
Selain itu, forum ini juga membahas strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran di wilayah Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
Tasming Hamid menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Parepare untuk mendukung penuh serta berkolaborasi dalam mengimplementasikan program-program strategis tersebut, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
Baca Juga : Awal Juli, Pemkot Parepare Lakukan Pengangkatan PPPK
“Kami menyambut positif forum ini. Pemerintah Kota Parepare siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha serta mendorong percepatan digitalisasi yang berdampak langsung pada peningkatan PAD,” ujar Tasming Hamid.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
Tasming juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan di pasar menjelang perayaan keagamaan besar seperti Idul Adha.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Sidak Faskes, Pastikan Pelayanan Kesehatan Lebih Efisien
Baca Juga : Pantai Ku Ditata Ulang, Pemkot Parepare Fokus Ciptakan Ruang Publik Nyaman
Baca Juga : Tasming Hamid Dukung Penuh Program Demokrat Peduli Stunting di Parepare
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemprov Sulsel untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah. (*)
