RAKYATKU.COM,MAKASSAR--Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menghadiri kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Kota Makassar, Rabu (28/5/2025).
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Hj Fatmawati Rusdi, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
High Level Meeting ini menjadi forum penting dalam membahas berbagai langkah konkret untuk mengendalikan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha.
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
Baca Juga : Tasming Hamid Apresiasi Polres Parepare Usai Gagalkan Peredaran Narkoba Skala Besar
Selain itu, forum ini juga membahas strategi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran di wilayah Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
Tasming Hamid menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Parepare untuk mendukung penuh serta berkolaborasi dalam mengimplementasikan program-program strategis tersebut, khususnya dalam upaya pengendalian inflasi daerah dan penguatan sistem digitalisasi keuangan daerah.
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
Baca Juga : Ekonomi Parepare Tumbuh 4,46 Persen di Triwulan II-2025, Investasi Jadi Penggerak Utama
“Kami menyambut positif forum ini. Pemerintah Kota Parepare siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Idul Adha serta mendorong percepatan digitalisasi yang berdampak langsung pada peningkatan PAD,” ujar Tasming Hamid.
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
Tasming juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok serta memastikan ketersediaan pasokan di pasar menjelang perayaan keagamaan besar seperti Idul Adha.
Baca Juga : Momentum Maulid, Wali Kota Parepare Dorong Semangat Realisasi 18 Program Unggulan
Baca Juga : Tasming Hamid Ajak ASN Parepare Salurkan Zakat Melalui BAZNAS
Baca Juga : MoU Pemkot Parepare–Politeknik Muhammadiyah Fokus pada Penguatan Layanan Rumah Sakit
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Pemprov Sulsel untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan ekonomi daerah. (*)
