RAKYATKU.COM, PAREPARE--Suap atau gratifikasi rawan terjadi di bagian perizinan lingkup pemerintah, termasuk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Agar tidak terjadi, Sekda Parepare Husni Syam berpesan kepada para pelaku usaha apabila melakukan kepengurusan di pemerintahan, jangan memberi bayaran kepada ASN.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Hal itu diungkapkan Sekda Husni di hadapan peserta Bimtek LKPM oleh DPMPTSP Provinsi Sulsel, di Hotel Bukit Kenari Kota Parepare, Kamis (26/9/2024).
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Baca Juga : AHG : Netralitas Adalah Nafas ASN
"Kita ini kan pengusaha lokal, kalau ada teman ASN meminta sesuatu (bayaran), itu namanya pungutan, dan itu tidak boleh. Makanya pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada kita (sistem online)," pesan Sekda Husni.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
"Saya berharap itu tidak diberikan sesuatu kepada teman-teman kami (ASN), karena itu bisa masuk kategori pungutan. Apakah itu suap atau sebagainya," tambah Sekda Husni.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Terlebih kata Sekda Husni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau, utamanya yang menyangkut perizinan.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Baca Juga : Abdul Hayat Gani Optimis ITH mampu Bersaing dengan Kampus Teknologi se-Indonesia
"Karena KPK juga ini memantau kita terus. Terutama bagian perizinan itu rawan korupsi. Kan banyak kasus terkait perizinan di kota-kota besar.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
Dia memberi contoh terkait perizinan bangunan atau perumahan. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi penyuapan untuk memuluskan terbitnya izin.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
Baca Juga : Progress Stadion Gelora BJ Habibie Capai 54 Persen
Baca Juga : Dilantik Jadi Ketua TP PKK Parepare, Dian Lestari Hayat Siap Sukseskan Program Prioritas Pemerintah
"Untuk pembangunan perumahan misalnya, itu semua bisa terjerat apabila kita melakukan kegiatan yang sifatnya memberikan sesuatu, agar bagaimana mendorong perizinan itu bisa diberikan. Tapi kalau di Parepare saya rasa tidak, ya," jelas Sekda Husni.(*)
