RAKYATKU.COM, PAREPARE--Suap atau gratifikasi rawan terjadi di bagian perizinan lingkup pemerintah, termasuk di Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
Agar tidak terjadi, Sekda Parepare Husni Syam berpesan kepada para pelaku usaha apabila melakukan kepengurusan di pemerintahan, jangan memberi bayaran kepada ASN.
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
Hal itu diungkapkan Sekda Husni di hadapan peserta Bimtek LKPM oleh DPMPTSP Provinsi Sulsel, di Hotel Bukit Kenari Kota Parepare, Kamis (26/9/2024).
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
Baca Juga : Hadiri Hari Jadi Bone ke-695, Hermanto Apresiasi Pelestarian Budaya Lokal
"Kita ini kan pengusaha lokal, kalau ada teman ASN meminta sesuatu (bayaran), itu namanya pungutan, dan itu tidak boleh. Makanya pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada kita (sistem online)," pesan Sekda Husni.
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
"Saya berharap itu tidak diberikan sesuatu kepada teman-teman kami (ASN), karena itu bisa masuk kategori pungutan. Apakah itu suap atau sebagainya," tambah Sekda Husni.
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
Terlebih kata Sekda Husni, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau, utamanya yang menyangkut perizinan.
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
Baca Juga : TSM Tetap Hadir untuk Warga, Melayat ke Rumah Duka di Hari Kedua Usai Lebaran
"Karena KPK juga ini memantau kita terus. Terutama bagian perizinan itu rawan korupsi. Kan banyak kasus terkait perizinan di kota-kota besar.
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
Dia memberi contoh terkait perizinan bangunan atau perumahan. Hal tersebut sangat berpotensi terjadi penyuapan untuk memuluskan terbitnya izin.
Baca Juga : Tasming Hamid Buka Pekan Olahraga Warga Binaan, Tekankan Pembinaan Humanis di Lapas
Baca Juga : Pimpin Apel Bersama, Tasming Hamid Ingatkan Jajaran Kembali Fokus Layani Masyarakat
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
"Untuk pembangunan perumahan misalnya, itu semua bisa terjerat apabila kita melakukan kegiatan yang sifatnya memberikan sesuatu, agar bagaimana mendorong perizinan itu bisa diberikan. Tapi kalau di Parepare saya rasa tidak, ya," jelas Sekda Husni.(*)
