RAKYATKU.COM - Delegasi DPD l Golkar Sulsel berhasil masuk peserta terbaik dalam kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya (Partai Golkar).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor yang berlangsung 27 Februari hingga 2 Maret 2023.
Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta dari berbagai unsur DPP Partai Golkar dan DPD Provinsi se-Indonesia.
Baca Juga : Usai Hadiri Open House Airlangga, TP Minta Waspadai 'Makelar' Usungan Cakada Golkar dan Pimpinan Dewan
Terdapat empat orang peserta terbaik dalam kegiatan tersebut diantaranya Daniel Febrian Karunia Herpa asal DPP Partai Golkar, Kiki Rezvianti asal sal DPD Provinsi Sumsel, Eka Nopie Sagita asal DPD Provinsi Jabar dan
Hasnan Hasbi asal DPD Provinsi Sulsel.
Penyerahan hadiah untuk empat orang peserta terbaik dilakukan oleh Plt Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Elisabeth.
Baca Juga : Berprestasi dan Bersih, DPP Golkar Tunjuk Taufan Pawe sebagai Bacalon Gubernur Sulsel
Peserta terbaik tersebut dinilai berdasarkan hasil sesi ujian yang dilewati dalam kegiatan tersebut.
"Jadi kami memperoleh penyajian materi oleh beberapa narasumber dan diberikan sesi ujian praktik. Hasil praktik itu kemudian diminta dipresentasikan mengenai format permohonan hal PHPU sebagai pemohon Partai Politik/Perorangan," kata Hasnan Hasbi.
"Diminta juga untuk membuat format keterangan pihak terkait partai politik/perorangan dan menyusun daftar bukti dokumen yang dilampirkan. Sehingga pada tahap evaluasi ujian praktiknya akan ditanggapi oleh reviewer nya," lanjut Hasnan.
Baca Juga : Sebut Kader Terbaik Golkar, Taufan Pawe Melayat Rumah Duka Herman Heizer
Sebelumnya, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman pada Senin (27/2/2023).
Saat itu, Anwar mengatakan untuk menjalankan amanah pemilihan ini, konstitusi pun telah mengamanatkannya. Melalui legitimasi rakyat ini pula, terdapat tantangan yang harus dihadapi pada Pemilu 2024 mendatang, baik kuantitas maupun kualitas.
“Setidaknya dengan bertambahnya jumlah peserta pemilu menjadi 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh, maka MK dalam hal ini tak semata-mata bergantung pada diri lembaga sendiri dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan, tetapi juga para pihak terkait termasuk kepada pengurus parpol peserta pemilu terutama pula yang hadir pada bimtek kali ini, parpol adalah politik pilar demokrasi yang dapat mewujudkan pemilu yang demokratis," kata Anwar Usman seperti dikutip dari laman mkri.id.
Baca Juga : Direktur IPI: Putusan MK Bisa Jadi Trigger Golkar Keluar dari Koalisi Prabowo
"Untuk itulah bimtek ini digelar agar terbangun sinergitas dengan institusi demokrasi yang menjalankan amanat membangun negara berdemokrasi dan berlandaskan hukum. Mari kita semua sama-sama mengawal demokrasi yang akan dijalani pada 2024 agar sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Anwar di hadapan peserta bimtek Partai Golkar dari seluruh Indonesia.
