Rabu, 09 Oktober 2024 15:28

Tim Hukum Golkar Sulsel Ikuti Bimtek Hukum Acara PHP yang Diselenggarakan MK

Syukur Nutu
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Hasnan Hasbi, Tim Hukum DPD Partai Golkar Sulsel saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2024.
Hasnan Hasbi, Tim Hukum DPD Partai Golkar Sulsel saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2024.

“Pesertanya merupakan tim hukum dari masing-masing partai politik nasional. Dalam Bimtek peserta diberikan pemahaman guna meningkatkan kapasitas teknis para pengawas pemilu dalam menghadapi kemungkinan sengketa hasil pemilihan,”

RAKYATKU.COM - Tim Hukum DPD Partai Golkar Sulsel mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2024.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilaksanakan sejak tanggal 23 sampai 26 September 2024. Kegiatan digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor Jawa Barat.

Hasnan Hasbi, Tim Hukum DPD Partai Golkar Sulsel yang mengikuti kegiatan itu menyebut peserta Bimtek merupakan tim yang berasal dari masing-masing partai politik nasional.

Baca Juga : Hasil Survei CRC Pilwalkot Makassar, Appi-Aliyah Mendominasi 13 Kecamatan

“Pesertanya merupakan tim hukum dari masing-masing partai politik nasional. Dalam Bimtek peserta diberikan pemahaman guna meningkatkan kapasitas teknis para pengawas pemilu dalam menghadapi kemungkinan sengketa hasil pemilihan,” kata Hasnan pada Rabu (9/10/2024).

 

Untuk diketahui, Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan. Ia menyebut Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis para pengawas pemilu dalam menghadapi kemungkinan sengketa hasil pemilihan.

Baca Juga : Irwan Adnan Sambut Kunjungan Kerja Pemkab Bolaang Mongondow

Dikatakan, Bawaslu berperan dalam memberikan penjelasan yang kuat dan komprehensif untuk persidangan PHPU. Bawaslu juga disebut merupakan benteng penting dalam penyelesaian sengketa pemilu dan MK telah menempatkan Bawaslu sebagai bagian dari sistem yang dijamin oleh konstitusi.

“Kesuksesan Bawaslu dalam memberikan keterangan sangat krusial, mengingat kompleksitas dan atensi tinggi dalam pemilihan kepala daerah 2024 yang digelar serentak,” kata Heru.

 

#Hasnan Hasbi #golkar sulsel #partai golkar #mahkamah konstitusi #Pilkada Serentak