RAKYATKU.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, mendorong para pengusaha sawit Indonesia yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkuat program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditargetkan mencapai 180 ribu hektare per tahun.
Menurut Wapres Ma'ruf, kelapa sawit merupakan komoditas penting dalam memperkuat ekonomi nasional. "Pesan saya bagi anggota Gapki maupun perusahaan besar dan industri kelapa sawit supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar. Termasuk pada program peremajaan sawit rakyat," ujarnya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Gapki XI di Istana Wapres Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Wapres Ma'ruf mengatakan, kemitraan merupakan kata kunci sekaligus solusi bagi industri sawit yang mendasari manfaat berkelanjutan dan saling menguntungkan. Dengan begitu, ia ingin sawit rakyat terus mendapat ruang promosi sehingga ke bisa meningkatkan nilai kesejahteraan.
Baca Juga : Pj. Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran atas Solusi Cepat Bagi Petani
"Yang kedua bisa melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi untuk menciptakan sistem usaha perkebunan yang layak dan memiliki nilai ekonomi dan ramah lingkungan," katanya.
Berikutnya, Wapres Ma'ruf berharap pengusaha sawit dapat meningkatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau corporate social responsibility (CSR) untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Salah satunya dengan melatih para santri di tiap pondok pesantren (ponpes) yang memiliki lahan pertanaman. Menurutnya, santri dan ponpes juga memiliki potensi yang sama dalam meningkatkan produktivitas.
"Perusahaan harus meningkatkan program CSR untuk masyarakat sekitar. Juga yang tak kalah penting adalah saat ini ada 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang, di mana sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi mulai dari pengembangan koperasi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), peternakan, dan perkebunan," ungkapnya.
Baca Juga : Halal Bihalal Kementerian Pertanian, Mentan Amran Bicara Cinta Membangun Pertanian Gemilang
Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo, (SYL) menyampaikan selama ini industri perkebunan sawit selalu menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia dalam memperkukuh ekonomi pada saat pandemi Covid-19. Apalagi, 70 persen keberhasilan pertanian Indonesia ditopang dari subsektor perkebunan.
"Oleh karena itu, munas ini harus menjadi forum konsolidasi konsepsi baik arah maupun target. Terlebih presiden dan wakil presiden minta kepada kita semua agar mencapai program PSR 180 ribu hektare," ucapnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Gapki, Joko Supriono, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah dalam mengembangkan industri sawit nasional. Joko mengaku siap akan melaksanakan arahan Wapres dalam memenuhi target program PSR 180 ribu hektare.
Baca Juga : Kebut Optimalisasi Lahan, Kementan Gelar Tanam Padi Perdana di Kalimantan Tengah
"Karena itu kami terus fokus mendorong dan menjaga tujuan industri sawit nasional akan tetap mampu memberikan kontribusi yang maksimal khususnya dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa kepada negara. Kami siap bersama pemerintah capai target program PSR," tuturnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi sawit nasional, Mentan SYL memastikan program PSR terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Menurutnya, program PSR menjadi perhatian khusus dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih, perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.
Kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektare, yang sekitar 6,9 juta hektare merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar, seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.
Baca Juga : Optimalisasi Lahan di Lampung, Kementan-TNI Terjun ke Lapangan Setiap Hari
Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektare. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan mengganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.
