Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Golkar Sulsel Kirim Tiga Delegasi

RAKYATKU.COM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka secara resmi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Golongan Karya (Partai Golkar) pada Senin (27/2/2023).

Kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK) Cisarua, Bogor akan berlangsung 27 Februari - 2 Maret 2023.

Dalam kegiatan tersebut, Anwar mengatakan untuk menjalankan amanah pemilihan ini, konstitusi pun telah mengamanatkannya. Melalui legitimasi rakyat ini pula, terdapat tantangan yang harus dihadapi pada Pemilu 2024 mendatang, baik kuantitas maupun kualitas.

“Setidaknya dengan bertambahnya jumlah peserta pemilu menjadi 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh, maka MK dalam hal ini tak semata-mata bergantung pada diri lembaga sendiri dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan, tetapi juga para pihak terkait termasuk kepada pengurus parpol peserta pemilu terutama pula yang hadir pada bimtek kali ini, parpol adalah politik pilar demokrasi yang dapat mewujudkan pemilu yang demokratis," kata Anwar Usman seperti dikutip dari laman mkri.id.

"Untuk itulah bimtek ini digelar agar terbangun sinergisitas dengan institusi demokrasi yang menjalankan amanat membangun negara berdemokrasi dan berlandaskan hukum. Mari kita semua sama-sama mengawal demokrasi yang akan dijalani pada 2024 agar sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan konstitusi dan peraturan perundang-undagan yang berlaku,” lanjut Anwar di hadapan peserta bimtek Partai Golkar dari seluruh Indonesia.

Bimbingan Teknis ini juga diikuti oleh kader DPD I Partai Golkar Sulsel. Adapun delegasi yang dikirim diantaranya La Kama Wiyaka Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Hasnan Hasbi dan Zainul Arifin Tim Bidang Hukum dan HAM.

"Kita berkomitmen untuk menjaga suara hasil PEMILU sehingga semua berjalan sesuai dengan prosedur," ungkap Hasnan Hasbi, Selasa 28/2/2023.