RAKYATKU.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Rusdi Masse Mappasessu (RMS) mendorong para pengusaha tambang nikel mengikuti aturan dan regulasi yang ada.
Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan jajaran serta stakeholder mitra kerja Komisi IV DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin (20/2/2023).
"Karena dari data dari KLHK banyak pembukaan lahan yang diluar IUP (Izin Usaha Pertambangan)-nya mereka yang berada di kawasan. Maka kita dari komisi IV mau mendorong supaya ini ada pemasukan buat negara, PNBPnya. Sehingga perusahaan-perusahaan yang tadinya ini menambang tidak sesuai aturan kita dorong bagaimana mengajukan permohonan SK PP 24 Tentang pengampunan terhadap tambang dan sawit itu. Sehingga itu terjadi PNBP untuk pemasukan buat negara," kata RMS seperti dikutip dari laman dpr.go.id pada Kamis 23/2/2023
Baca Juga : Nasdem Akan Dorong Satu Nama Maju Pilkada Bulukumba, Arum Spink
Dalam pertemuan itu berdasarkan data dari Kementerian LHK terdapat 22 perusahaan yang bermasalah, namun yang memenuhi undangan atas pertemuan dengan Komisi IV DPR RI dan KLHK hanya berjumlah 14 perusahaan.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Politisi Partai NasDem ini akan memanggil para perusahaan tersebut untuk berdialog di DPR RI di masa sidang yang akan datang.
Ia menyayangkan para perusahaan yang tidak memiliki itikad baik, mengingat pertemuan ini menjadi salah satu ajang sosialisasi program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Baca Juga : Jelang Pilkada, Ketua Nasdem Sulsel: Kita Butuh Masukan dan Saran
Namun, RMS juga mengapresiasi perusahaan yang sudah datang dan hadir, semoga hal ini menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pertambangan yang juga tata kelola kehutanan dan pemanfaatannya yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
"Harapannya supaya PNBP dan DBHnya untuk daerah setempat khsususnya di Sultra ini, bahkan di kabupatennya sehingga semua ada dampak positifnya untuk masyarakat," jelas mantan Bupati Sidrap dua periode tersebut.
