PALOPO - Wali Kota Palopo M Judas Amir meminta perhatian dan keseriusan jajarannya dalam menangani inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Hal tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, di Ruang Pertemuan Ratona Kantor Walikota Palopo, Kamis, 2 Februari 2023.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Palopo, Firmanza DP melaporkan bahwa menurut data yang ada, stunting di Kota Palopo pada tahun 2021 sebanyak 421 kasus atau 4,20 persen. Pada tahun 2022 sebanyak 344 kasus atau 3,24 persen.
Baca Juga : Pemkot Palopo dan Bank Sulselbar Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
"Jadi di sini ada penurunan dan kami sudah mendata by name, by address, lokus stunting di Kota Palopo yang tersebar di 9 kecamatan," ungkap Firmanza.
Pihaknya akan terus menekan angka stunting dengan tetap melakukan 8 aksi integrasi. "Kita mau penurunan stunting ini lebih masif lagi. Karenanya, penanganannya ini kita harapkan lebih intensif lagi tentunya dengan kolaborasi dan kepedulian kita semua," harap Firmanza.
Ditegaskan, dibutuhkan kepedulian semua pihak agar kasus stunting yang sudah terdata by name dan by address, dapat diatasi.
Baca Juga : Pemkot Palopo Siapkan 43 Hektar Lahan untuk Gerakan Budidaya Pisang
"Ini tentunya harapan kami selaku ketua untuk kita bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama untuk bisa mencapai target dan bisa kita wujudkan palopo zero stunting. Kenapa, karena memang ini pekerjaan yang luar biasa dalam upaya kita mewujudkan terciptanya generasi-generasi muda ke depan yang kita harapkan," paparnya.
Sekda kembali mengingatkan perintah wali kota Palopo, bahwa program nasional ini harus disukseskan. "Ini adalah program kemanusiaan, stunting itu program kemanusiaan. Karenanya, dimohon kepedulian kita semua untuk kemudian bersama-sama berkolaborasi sehingga nantinya zero stunting di Kota Palopo bisa kita capai," tegasnya.
Sementara Wali Kota Palopo M Judas Amir, MH mengungkapkan bahwa semua yang hadir tentu punya kapasitas masing-masing dalam mengambil langkah, baik dalam kapasitasnya sebagai camat , lurah dan lain-lain.
Baca Juga : Pj Wali Kota Palopo Lepas Bantuan Pangan Pemerintah
"Jadi masing-masing mesti memahami diri, memahami hal-hal yang terkait dalam penanganan ini (stunting)," harapnya.
"Bisa saja langkah dari pemerintah pusat tidak sesuai dengan cara kita. Namun inovasi kita, cara-cara kita tetap bisa kita laksanakan, sepanjang hasil dan tujuannya untuk penanganan secara baik hal tersebut, yang menjadi langkah kita dalam penanganan inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem itu," jelasnya.
Pada rakor TPPS itu hadir pula Ketua Dekranasda Kota Palopo, Utia Sari Judas, unsur Forkopimda Kota Palopo, camat dan lurah serta para tim PPS Kota Palopo.