RAKYATKU.COM - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Sanksi berupa teguran lisan tersebut diberikan kepada Ganjar yang merupakan kader PDIP yang menyatakan siap menjadi calon presiden (capres) 2024.
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan pernyataan Ganjar telah menimbulkan multifasir di publik meskipun tak melanggar aturan partai.
Baca Juga : Menang Pilpres, Andi Sudirman Sulaiman Ucapkan Selamat Kepada Prabowo-Gibran
"Supaya keadilan ditegakkan ke seluruh anggota. Kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/10).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partai juga sudah mengeluarkan instruksi kepada semua kader agar tak bicara capres 2024 pada 7 Oktober.
"Surat ini sangat jelas tidak bisa ditafsirkan berbeda. Sehingga Pak Ganjar dinilai melanggar instruksi No 4503/internal/DPP/X/2022," ujarnya.
Baca Juga : TPD Sulsel Gelar Dzikir dan Doa Bersama untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo yang dipanggil DPP PDIP untuk menjelaskan pernyataannya soal siap menjadi capres 2024 mengatakan menerima keputusan partai yang menjatuhkan sanksi teguran lisan.
"Sebagai kader saya taat. Tadi diberikan sanksi lisan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki," kata Ganjar.
Ganjar pun mengucapkan terima kasih kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun yang telah memberikan penyelasan terkait pernyataannya.
Baca Juga : Pendukung Prabowo-Gibran Target 75% Kemenangan di Sinjai
"Semua keputusan terkait dengan pilpres adalah keputusan ketua umum. Saya orang yang sangat setuju," sebutnya.
Sebelumnya, Ganjar sempat menyatakan kesiapan mencalonkan diri sebagai presiden pada 18 Oktober lalu. Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden.
Namun, beberapa hari kemudian Ganjar mengubah pernyataannya. Ia mengatakan keputusan soal Capres merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga : Ganjar-Mahmud Akan Hadiri Kegiatan di Makassar, Toraja dan Luwu
Sumber: cnnindonesia.com
