Jumat, 27 Mei 2022 23:02

Guru Besar Unhas Puji Kebijakan Gubernur Sulsel Tahan TPP ASN Tak Vaksin Booster

Nur Hidayat Said
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Tahir Kasnawi.
Guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Tahir Kasnawi.

Kebijakan Gubernur Sulsel dinilai sudah sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan persentase vaksin booster di Indonesia.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, belum lama mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak persentase masyarakat vaksin COVID-19 ketiga (booster).

Salah satunya dengan mengharuskan para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel melakukan vaksin booster. Jika tidak, maka tambahan penghasilan pegawai (TPP) mereka akan ditahan.

Kebijakan orang nomor satu di Sulsel itu ditanggapi positif guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Tahir Kasnawi.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Alokasikan Rp20 M Lanjutkan Penanganan Ruas Tanabau – Ngapaloka – Pattumbukang di Selayar

Menurutnya, kebijakan tersebut sudah sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan persentase vaksin booster di Indonesia. Langkah ini juga dinilai tidak masalah karena negara tengah mengalami pandemi.

"Selain itu, tentu sebagai ASN harus menjadi garda terdepan dalam menjadi contoh bagi masyarakat luas. Bukan justru masyarakat yang disuruh vaksin, ASN malah belum. Saya setuju dan memuji itu (kebijakan)," jelas Prof. Tahir yang juga pakar kebijakan publik ini dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).

 

Selain itu, jika ada penilaian bahwa Gubernur Sulsel terkesan semena-mena dengan mengungkung hak ASN, menurut Prof. Tahir, itu tidaklah tepat. Sebab, yang ditahan bukan gaji, tetapi TPP.

Baca Juga : Pengembalian Batas Sementara IKBH, Pemprov Sulsel Tunggu Keputusan BPN

"TPP itu beda dengan gaji. Gaji itu wajib dibayarkan ASN. Nah, TPP itu berbasis kinerja. ASN menjadi panutan masyarakat adalah kinerja juga. Artinya, salah satu instrumen kinerja. Ingat tiga kompetensi dasar ASN, teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, sosial kultural namanya ini, di mana ASN menjadi contoh yang baik dan memiliki attitude yang baik," bebernya.

Sponsored by MGID

Kendati demikian, Prof. Tahir mengingatkan Pemprov Sulsel untuk tetap memperhatikan pertimbangan lain. Misalnya, ada pengecualian bagi ASN yang tidak bisa secara medis divaksin.

Sekadar diketahui, sejak kebijakan ini diberlakukan oleh Pemprov Sulsel, klinik Kantor Gubernur Sulsel penuh dengan ASN yang ingin melakukan vaksinasi booster. (*)

#Pemprov Sulsel #Andi Sudirman Sulaiman #Universitas Hasanuddin #Tunjangan Penghasilan Pegawai #Prof. Dr. Tahir Kasnawi