RAKYATKU.COM, WAJO - Bupati Wajo, Amran Mahmud, memimpin Rapat Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo Triwulan I memasuki hari pertama berkantor usai momentum libur dan cuti bersama Lebaran Idulfitri 1443 Hijriah/2022 Masehi.
Orang nomor satu di Bumi Lamaddukelleng itu memberikan beberapa penekanan kepada tiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo agar secepatnya merealisasikan target maupun sasaran yang ingin dicapai.
Dalam rapat yang berlangsung secara hibrida--gabungan daring dan luring--yang digelar Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Ruang Pola Kantor bupati, Senin (9/5/2022), Amran Mahmud berharap pada triwulan kedua 2022 ini, para kepala perangkat daerah makin memaksimalkan kinerja. Seluruh jajaran diharapkan bekerja lebih keras lagi.
Baca Juga : Pejabat Bupati Wajo Hadiri Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024 di Surabaya
Ada empat hal yang diharapkan makin ditingkatkan, yaitu bagaimana menekan angka pengangguran dengan penciptaan 10.000 wirausaha baru, penurunan angka kemiskinan, pembangunan perekonomian, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Saya berharap kita semua bersinergi dan bekerja sama. Jangan hanya berpikir kalau ini tugasnya dinas ini, tapi bagaimana berpikir bersama dan berkolaborasi dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat," kata Amran Mahmud.
Rapat ini turut dihadiri Wakil Bupati Wajo, Amran, Sekretaris Daerah, Armayani, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, dan pejabat eselon III. Sementara, aparatur sipil negara (ASN) lainnya mengikuti secara daring dari kantor masing-masing.
Baca Juga : Kabupaten Wajo Komitmen Wujudkan Pelayanan Publik Berbasis P2HAM
Amran Mahmud menuturkan bahwa dalam rangka pencapaian target, pimpinan perangkat daerah harus membangun iklim organisasi dan kondisi kerja yang baik, memberikan pendelegasian, serta menjaga kebersamaan bersama jajaran.
"Semua harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di perangkat daerah masing-masing, karena semakin ke depan, tuntutan pekerjaan juga akan semakin besar. Juga perlu ditanamkan oleh semua semangat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas," tegas Amran Mahmud.
Terkait dengan evaluasi APBD, Amran Mahmud menjelaskan realisasi penghasilan tetap untuk perangkat desa dan kepala desa tahun ini sudah sistem nontunai. Hal ini menjadikan ada yang sejumlah desa yang terkendala belum terealisasi.
Baca Juga : Hari Jadi Wajo ke 625 Digelar di Lapangan Merdeka
Per 31 Maret 2022, sudah 37,7 persen realisasi dari target 40 persen untuk tahap pertama. Artinya, tersisa 2 persen lebih. "Saya harapkan bisa terprogres dengan baik dan cepat," harap Amran Mahmud.
"Saya harapkan kepada camat untuk men-support desa dalam memaksimalkan pengadministrasian di desa. Pasalnya, masih adanya yang belum terealisasi karena terkendala dengan personel yang belum siap dengan administrasi apalagi dengan menggunakan akun transaksi," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala BPKPD Wajo, Dahlan, melaporkan bahwa total realisasi penghasilan tetap (siltap) dari 142 desa, yakni yang sudah terbayar 127 desa dan belum terbayar 15 Desa. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD), realisasi ADD 27 desa sudah terbayar dan belum terbayar 115 desa. Sementara, realisasi dana desa, 139 sudah terbayar dan 3 desa belum terbayar.
Baca Juga : Hari Jadi Wajo Akan Dirangkaikan Peringatan Hari Bumi
"Mulai tahun ini juga pencairan dana desa harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Sulselbar untuk akun transaksi nontunai," ucapnya.
Sekda Wajo, Armayani, mengatakan masih banyak desa yang belum terealisasi karena sistem transaksi nontunai. "Kenapa kita pakai transaksi nontunai supaya semua pertanggungjawaban kita aman. Makanya itu kita maksimalkan transaksi nontunai untuk masuk di rekening pribadi perangkat desa dan kades," ucapnya. (*)
