RAKYATKU.COM,MAKASSAR -- Musyawarah Daerah (Musda) Demokrat Sulsel di Kota Makassar, berakhir dengan penolakan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Ketua DPD, Ni'matullah alias Ulla, Rabu (22/12/2021).
Meski demikian, Ulla tetap dinyatakan lolos sebagai kandidat ketua, bersama Ilham Arief Sirajuddin (IAS), yang nantinya akan ditetapkan oleh DPP Demokrat.
Akademisi Universitas Mega Rizky, Dr Baharuddin Hafid, menyampaikan dinamika Musda Demokrat Sulsel menarik untuk dicermati dari perspektif etika dan moralitas politik maupun dari perspektif budaya Bugis-Makassar.
Baca Juga : 16 DPC Demokrat Sulsel Minta DPP Bentuk Tim Pencari Fakta, Buntut Gugatan Hasil Musda
Ia memaparkan penerimaan atau penolakan LPj merupakan hasil evaluasi kepengurusan yang menjadi barometer penilaian.
Dari perspektif budaya Bugis-Makassar, Baharuddin menjelaskan budaya Siri' sekaitan hasil evaluasi kepengurusan. Bila LPj seorang petahana ditolak, idealnya tidak perlu lagi untuk maju dan melanjutkan kepengurusan.
Toh, penolakan itu harusnya disikapi dengan memberikan jalan bagi yang lain dengan tetap memberikan support.
Baca Juga : Duel Dengan IAS, Ulla: Musda Lalu 12 yang Tidak Pilih Saya
"Dari perspektif Bugis-Makassar ya ada Siri' di situ, harusnya ada harga diri. Ibaratnya, ingin masuk rumah lalu ada 10 penghuninya lantas ada enam yang menolak, ya jangan paksakan masuk dengan pikiran masih ada empat yang menerima," ungkap dia, Kamis (23/12/2021).
Budaya Siri' itu juga selaras dengan etika dan moralitas politik. Menurut dia, petahana yang LPj-nya ditolak idealnya tidak perlu memaksakan kehendak kembali berkuasa.
Terlebih, jika mayoritas orang-orang yang dipimpinnya sudah tidak menginginkan. Demi kepentingan yang jauh lebih besar, kata dia, harusnya legawa memberikan jalan bagi yang lain.
Baca Juga : Kembali Menguat Pimpin Demokrat Sulsel, Ni'matullah Enggan Euforia Berlebihan
Ia mencontohkan kepemimpinan Presiden RI ke-3, BJ Habibie. Saat LPj-nya ditolak, BJ Habibie memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kepemimpinan, meski dorongan dan dukungan sebenarnya juga cukup besar untuk kembali menjadi Presiden RI. Namun, BJ Habibie memegang budaya Siri' serta etika dan moralitas politik.
"Contoh kasus meski skalanya lebih tinggi itu saat LPj Pak Habibie ditolak. Meski ditolak, saat itu juga cukup kuat yang mendorong kembali, tapi karena ada etika dan moralitas politik, maka Pak Habibie kala itu tidak lagi mau maju karena LPj-nya ditolak," ungkap dia.
Menurut Baharuddin, hal tersebut semestinya dapat menjadi pelajaran terkait kepemimpinan. Toh, evaluasi kepengurusan melalui LPj harusnya menjadi barometer penilaian dan tidak diabaikan. Jika LPj seorang petahana ditolak oleh suara mayoritas, kata dia, harusnya ada autokritik terkait konsolidasi dan program yang telah dijalankan.
Baca Juga : Ni'matullah dan IAS Resmi Bersaing, DPP Penentu Ketua Demokrat Sulsel
"Ya, untuk persoalan ditolaknya LPj seorang incumbent (petahana) lantas ingin maju lagi, ada etika dimana harusnya meletakkan jabatan itu dan legawa. Idealnya ya beri kesempatan bagi yang lain, tapi tetap memberikan support," paparnya.
Sekadar diketahui, dalam evaluasi kepengurusan DPD Demokrat Sulsel di bawah kepemimpinan Ulla, sebanyak 16 voters yang terdiri dari DPC menolak LPj. Sisanya yakni 9 suara menerima (8 DPC plus 1 DPD) serta 1 DPP menyatakan abstain. Komposisi suara itu serupa saat pemilihan calon ketua, dimana IAS mengumpulkan 16 suara, Ulla 9 suara dan 1 abstain.
