RAKYATKU.COM -- Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri rapat koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pembangunan desa dan pedesaan tingkat Provinsi Sulsel, Kamis (8/7/2021).
Andi Sudirman hadir secara virtual dari rumah jabatan wakil gubernur. Dia mengaku menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini sebagai wujud dukungan dan sinergitas dalam memajukan pedesaan di Provinsi Sulsel.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami menyambut baik dilaksanakannya kegiatan ini sebagai wujud dukungan terhadap sinergitas dan implementasi. Salah satunya kebijakan prioritas nasional yakni Dana Desa dan SDGs Desa, sekaligus diharapkan dapat mendukung dan selaras dengan pencapaian Visi Misi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter," ungkapnya.
Baca Juga : Pemerintah Provinsi Terus Berupaya untuk Menurunkan Stunting di Sulsel
Ia menyebutkan kebijakan dana desa adalah salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan mengucurkan dana desa kepada seluruh desa yang ada di Indonesia, dan secara konsisten jumlahnya terus meningkat setiap tahun.
"Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2021, kita telah menerima dana desa sebesar Rp10,2 triliun bagi 2.255 desa," sebutnya.
Lebih jauh Andi Sudirman Sulaiman Sulsel mengaku sesuai dengan peruntukannya, dana desa telah digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Baca Juga : Evaluator Kemendagri Sebut Kinerja Prof Zudan di Sulsel Sangat Baik
"Dana desa digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan di desa," pungkasnya.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen membangun infrastruktur dan memberdayakan ekonomi masyarakat melalui hilirisasi komoditas pertanian Sulawesi Selatan yang berkelanjutan untuk menjangkau desa dan daerah yang selama ini terpencil dan terisolir.
"Kita terus hilirisasi komoditas pertanian Sulawesi Selatan yang berkelanjutan untuk menjangkau desa dan daerah yang selama ini terpencil dan terisolir. Padahal memiliki kekayaaan potensi yang sangat strategis, jika hal tersebut kita intervensi maka banyak masyarakat yang menikmatinya sehingga pergerakan barang dan jasa dapat memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat dan mengejar ketertinggalan dari wilayah-wilayah lainnya," tutupnya.
Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan
Sementara itu, pelaksana tugas Kadis PMD Sulsel Provinsi Sulsel, Sukarnianty Kondolele mengaku rapat koordinasi ini mengangkat tema evaluasi progres dan tahapan implementasi SDGs desa tahun 2021.
"Maksud dan tujuan rapat koordinasi ini sebagai ajang evaluasi dan koordinasi antar lintas sektor, dengan melibatkan Satker Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten, perwakilan tenaga pendamping profesional kabupaten, perwakilan Dinas PMD kabupaten, perwakilan camat dan perwakilan kepala desa serta
mengkoordinasikan lintas sektor dalam rangka evaluasi pendataan dan penetapan Sustainable Develpohment Goals (SDGs) desa di masing-masing kabupaten," ungkapnya.
Ia juga menyebutkan kegiatan ini menjadi bagian untuk merumuskan langkah-langkah atas permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendataan dan penetapan SDGs Desa, serta masalah pendampingan.
Baca Juga : ASN Pemprov Sulsel Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas Jelang Pilkada Serentak
"Melalui kegiatan ini kita merumuskan langkah-langkah tahapan dan persiapan perencanaan tahun 2022
merumuskan RKTL dan rekomendasi rapat koordinasi tingkat Provinsi Sulsel," sebutnya.