RAKYATKU.COM, PAREPARE - Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare belum memperbolehkan kegiatan sekolah luar jaringan (luring) atau pembelajaran tatap muka (PTM).
Namun, sejumlah sekolah sudah menggelar PTM. Selain tingkat menengah atas, ada pula sekolah tingkat dasar yang nekat melaksanakan PTM meski tanpa izin dari Satgas COVID-19 Parepare. Desakan agar PTM kembali digelar juga disuarakan berbagai kalangan terutama orang tua siswa.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang juga Ketua Satgas COVID-19 Parepare mengatakan, masih berpotensinya terjadi penularan yang bisa menyebabkan klaster anak sekolah seperti yang saat ini banyak terjadi di sejumlah daerah, menjadi pertimbangan pihaknya menggelar PTM.
Baca Juga : TSM Tetap Hadir untuk Warga, Melayat ke Rumah Duka di Hari Kedua Usai Lebaran
"Saya takut kita kebablasan. Terlebih masih sangat minim anak SD yang divaksin. Semua harus terintegrasi. Semua persiapan, harus betul-betul matang agar tidak terjadi klaster," kata Taufan, Kamis (23/9/2021).
Sementara Sekretaris Kota (Sekkot) Parepare, Iwan Asaad, mengaku tidak mengetahui ada sekolah dalam wilayah Parepare yang menggelar PTM tanpa berkoordinasi dengan tim Satgas COVID-19.
Menurut Iwan, Pemkot Parepare masih mempertimbangkan membuka sekolah tatap muka, meski kasus COVID-19 terus menunjukkan penurunan yang menggembirakan.
Baca Juga : Peletakan Batu Pertama Masjid Baburrahmah, Wali Kota Parepare: Perencanaan Harus Matang
Alasannya, kata dia, masih banyak hal yang harus dipikirkan sebelum memutuskan PTM bagi pelajar. "PTM bukan sebatas kesiapan sekolah, tapi juga kesiapan para orang tua mengikuti aturan PTM," jelasnya.
Terkait adanya sekolah yang diduga menggelar PTM tanpa sepengetahuan Satgas COVID-19, Iwan menegaskan Pemkot akan mengambil langkah tegas, dengan memanggil penanggung jawab sekolah untuk dimintai klarifikasi.
Untuk pelakasanaan PTM, tambah Iwan, akan diawali dengan uji coba pada dua tingkatan sekolah berbeda, masing-masing SMPN 2 dan SDN 3. "Pada pelaksanaan uji cobanya selanjutnya akan dievaluasi, melihat titik-titik kelemahan untuk dicarikan solusi," tuturnya.
Baca Juga : Pemkot Parepare Komitmen Cegah Stunting, Wali Kota dan PKK Dukung Edukasi Gizi
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, mengatakan pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerinrah dan tetap patuh karena aturan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.
"Apa pun itu, jika dalam wilayah Parepare, mesti mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Terlebih ada tim Satgas COVID-19 untuk berkoordinasi," katanya.
